Indonesia Inc

Perekonomian dalam negeri sangat tergantung pada investasi asing. Fakta ini disadari betul oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia harus pandai-pandai 'menjual' Indonesia agar memiliki daya tarik bagi para pemodal sehingga mereka mau berinvestasi di Indonesia.

Kesempatan 'berjualan' datang pada pertemuan dengan para bos perusahaan internasional dalam APEC Chief Executice Officer (CEO) Summit di Nusa Dua, Bali, Ahad (6/10). Di hadapan mereka, Presiden menjadi kepala penjualan atau chief sales officer (CSO) bagi perusahaan bernama Indonesia.

"Sebagai kepala penjualan Indonesia Inc (Incorporation), sebagai sebuah perusahaan berupa negara, saya mengundang Anda semua untuk meningkatkan peluang bisnis dan investasi di Indonesia," kata Presiden.

Presiden mengetahui bagaimana modal asing bisa menggerakkan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat. Strategi untuk memasarkan Indonesia pun selalu menyertai Presiden dalam setiap pertemuan bilateral atau multilateral. Berbagai nota kesepahaman (MoU) dan kesepakatan (agreement) lahir dari pertemuan-pertemuan itu.

Sebagai tuan rumah pertemuan APEC 2013, Indonesia menjadikan investasi asing sebagai salah satu target utamanya. Tak hanya Presiden, para menteri pun menjadi tenaga penjualan yang memasarkan Indonesia Inc. Mereka berlomba untuk menarik investasi dari negara atau perusahaan asing.

Strategi 'menjual' Indonesia akan ada di setiap pemerintahan negeri ini. Siapa pun presidennya, dia harus mampu mendatangkan aliran modal ke Indonesia. Mengapa demikian? Sistem perekonomian di dalam negeri memang sangat menyandarkan kelangsungannya pada investasi asing.

Pertumbuhan ekonomi dalam negeri ditopang oleh dua hal utama, yakni konsumsi dan investasi. Pertumbuhan investasi yang menurun menyebabkan ekonomi melambat. Ini terjadi menjadikan Indonesia sangat rentan oleh pengaruh negatif ekonomi global.

Ketika ekonomi global menyebabkan kemampuan investasi negara atau perusahaan asing melemah, Indonesia ikut menderita. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri bisa terjun bebas akibat investasi asing yang loyo. Pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2013 dikoreksi lebih rendah dari APBN 2013 yang sebesar 6,8 persen akibat melemahnya ekonomi global.

Menggantungkan nasib perekonomian dalam negeri kepada dunia luar memang menjadi perkara pelik. Tapi sudahlah. Sistem yang terbentuk selama ini memang telah menciptakan kondisi itu. Namun, bukan berarti upaya untuk meningkatkan kemandirian menjadi kendor.

Presiden sebaiknya tidak hanya menjadi CSO bagi Indonesia Inc. Dia juga harus menjadi Chief of Business Development (CBD). Jika sudah menganggap Indonesia sebagai sebuah perusahaan besar, Presiden harus bisa menjadi Kepala Pengembangan Bisnis. Dia harus bisa mengembangkan perusahaan melalui sumber-sumber bisnis lain, tak hanya mengandalkan investasi.

Seorang CBD harus bisa membidik pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia Inc. CBD yang andal tak hanya berpikir untuk menarik investasi dari perusahaan lain, tetapi mencari perusahaan lain untuk dijadikan tempat berinvestasi. Di tangan seorang CBD yang baik, Indonesia akan mampu memiliki sumber-sumber bisnis baru.

Indonesia Inc juga butuh chief innovation officer (CIO) karena banyak potensi di dalam perusahaan besar ini yang belum tergali. Inovasi merupakan salah satu kunci untuk membuka berbagai potensi itu. Seorang CIO harus mampu mengurangi ketergantungan perusahaannya terhadap perusahaan lain.

Akibat tak mampu menggali potensi di dalam negeri, Indonesia terpaksa mengimpor bahan pangan dalam jumlah banyak. kebutuhan bawang merah dan kedelai harus dipenuhi oleh negara lain. Dengan sentuhan inovasi, seorang CIO dibutuhkan agar Indonesia Inc memanfaatkan berbagai sumber daya di internal perusahaannya agar mandiri.

Upaya untuk meningkatkan kemandirian pada akhirnya bertujuan agar Indonesia tidak terlalu menghamba pada investor asing. Ketergantungan yang besar terhadap investor asing bisa membuat Indonesia Inc 'diperintah' dan 'disetir' oleh kepentingan para investor itu.

(photo courtesy: http://blog.frontierstrategygroup.com)

Read More

Negeri Para Bandit

Entah apa penyebabnya. Perjalanan bangsa ini tak pernah jauh dari urusan kekerasan. Ini terjadi sejak zaman kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan. Para penjahat memang tak mengenal zaman. Seolah timbul dan tenggelam sepanjang waktu.

Memang tak adil kalau menyebut bangsa ini sebagai bangsa yang penuh dengan kekerasan. Alasannya, segala bentuk kejahatan terjadi juga di seluruh penjuru bumi. Bahkan, praktik menghilangkan nyawa merupakan kejahatan paling tua dalam sejarah manusia.

Namun, bangsa ini punya catatan sendiri soal sepak terjang para bandit. Mereka malah sudah beraksi sejak negara ini belum berdiri. Semuanya memiliki 'benang merah' serupa, yakni ketidakberdayaan penguasa pada masanya untuk meredam aksi para bandit.

Siapa tak kenal Ken Arok? Sosok yang dalam Kitab Pararaton ini merupakan pendiri Kerajaan Tumapel yang kelak terkenal menjadi Kerajaan Singasari. Sebelum menjadi raja, Ken Arok pernah menjalani hidup sebagai berandalan pada masanya.

Barangkali hampir semua jenis kejahatan pernah dilakoni Ken Arok, dari mencuri, berjudi, hingga membunuh. Ken Arok tak tersentuh hukum yang berlaku saat itu alias untouchable. Bahkan setelah menikah, dia 'berkolaborasi' dengan istrinya melakukan kejahatan.

Kerajaan Majapahit juga tak berdaya menghadapi para perampok dan penjahat. Mereka leluasa menjalankan aksinya di tengah-tengah masyarakat. Para bandit pada masa Majapahit ini ibarat penyakit akut yang sulit sembuh.

Penyamun tak hanya berjaya di darat, tapi juga di laut. Perairan nusantara kala itu penuh dengan perompak. Mereka menguasai jalur-jalur perdagangan hasil bumi. Lagi-lagi, 'polisi perairan' dari kerajaan tak berdaya menghadapi aksi mereka.

Pemerintah Hindia-Belanda juga dibuat repot dengan para bandit nusantara. Preman terus beraksi di sejumlah kota besar. Marsose dan veldpolite (polisi kota) kewalahan mengimbangi perampok yang tak hanya berasal dari etnis pribumi itu.

Para wedana hingga kepala wijkmeester (kepala kampung) boleh saja memegang posisi tertinggi di sebuah wilayah, tetapi para banditlah yang memiliki kuasa. Mereka juga menarik pajak tandingan kepada rakyat kecil.

Pada awal masa kemerdekaan, kriminalitas bukan hal asing. Di sinilah para jawara atau centeng leluasa menjalankan aksinya. Ketika itu, Indonesia memang sudah memiliki hukum dan pemerintahan, tapi para bandit ini sulit dikendalikan.

Presiden Soeharto pada masanya juga kerap dibuat repot oleh penjahat. Ketika itulah mulai muncul istilah preman. Mereka sama saja dengan bandit pada zaman majapahit yang berbuat onar dan kriminal. Soeharto pun menyikat habis para preman ini.

Siapa saja yang bertato dan berambut gondrong, aparat keamanan era Soeharto pasti menghabisinya. Apalagi para penjahat kambuhan, nyawa mereka kemungkinan besar hilang di tangan penembak misterius (petrus). Akan tetapi, tetap saja, preman tetap langgeng.

Zaman sekarang makin parah. Preman bukannya hilang, mereka malah berani menghabisi tentara. Preman tidak lagi melihat sasarannya siapa, gebuk sana-gebuk sini. Tentara pun naik pitam. Preman pembunuh tentara itu akhirnya diberondong peluru.

Perjalanan Indonesia untuk menghilangkan preman masih panjang. Mungkin perjalanan itu tak akan ada habisnya. Perkiraan ini wajar karena polisi yang seharusnya memberantas preman malah saling tembak dengan sesamanya.

Pada Sabtu (6/4), Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Sulawesi Selatan, Kombes Purwadi ditembak seorang polisi berpangkat brigadir. Apa pun alasannya, penembakan ini menggelikan. Polisi bukannya menembak penjahat, malah menembak rekan seprofesi.

Read More

SBY dan Tepuk Tangan Mega

Selalu ada hal menarik di balik pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri. Presiden dan mantan presiden ini kerap berkomunikasi dengan cara khas. Keduanya kini jarang berkomunikasi secara lisan di hadapan publik, namun bahasa tubuh mereka justru bercerita banyak.

Pertemuan SBY dengan Megawati tergolong langka. SBY dan Megawati berada dalam satu acara yang sama pada Ahad (10/3). Keduanya menghadiri penganugerahan gelar doktor honoris causa dari Universitas Trisaksi bagi suami Mega yang juga Ketua MPR Taufiq Kiemas di Gedung Parlemen Senayan.

Barisan depan tempat duduk di acara itu adalah miliki para tamu penting, seperti SBY dan Wakil Presiden Boediono. Tak jauh dari kursi SBY, ada mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MK Mahfud MD, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Sekjen PDIP Tjahjo kumolo, istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan putri Megawati, Puan Maharani.

Seperti lazimnya sebuah pidato, Taufiq menyampaikan terima kasih atas kedatangan para tamu. Taufiq mengawali pidatonya dengan mengucapkan selamat datang untuk sang istri, Megawati. Mendengar hal itu, hadirin pun sontak bertepuk tangan, tak terkecuali SBY.

Nama kedua yang disebut Taufiq adalah SBY. Taufiq menyampaikan terima kasih atas kedatangan SBY pada penganugerahan gelar doktor bagi dirinya. Hadirin pun kembali bertepuk tangan. Namun, Megawati memilih untuk diam dan tak bertepuk tangan seperti puluhan orang lain yang ada di ruangan itu.

Tepuk tangan memang hal sederhana, tapi bisa mengandung banyak makna. Peristiwa serupa terjadi pada 7 November 2012 lalu. Ketika itu, Megawati berada di Istana Negara untuk menghadiri pemberian gelar pahlawan nasional kepada Proklamator Sukarno dan M Hatta. Megawati hadir bersama beberapa anak Sukarno lainnya, seperti Guntur, Guruh, dan Rachmawati.

Setelah SBY membacakan keputusan presiden berisi penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Sukarno dan Hatta, Presiden menyerahkan gelar itu secara resmi kepada Guntur dan Meutia Hatta yang mewakili keluarga. Setelah itu, Presiden memberikan pidato terkait pemberian gelar.

Semua pejabat negara yang hadir tampak memerhatikan pidato SBY. Tepuk tangan pun membahana ketika SBY menyelesaikan pidatonya. Namun, tangan Megawati tetap diam memegang tas dan kipas, tanpa bertepuk tangan. Sikap Megawati ini tampak mencolok karena Ketua DPR dan Wakil Presiden Boediono di samping Megawati tampak bertepuk tangan.

SBY dan Megawati pernah bertemu dalam acara santap malam kenegaraan menyambut Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada November 2010 silam. SBY dan Megawati duduk satu meja bersama Obama dan pejabat negara lain. Posisi duduk Megawati dan SBY hanya dipisahkan oleh Michele Obama.

Setelah Megawati kalah dalam Pilpres 2004, komunikasi dengan SBY di hadapan publik kiang jarang. Megawati tak tak memberi selamat kepada SBY yang sebelumnya menjadi menteri ketika Megawati menjadi Presiden. Megawati bahkan tak pernah menghadiri undangan upacara hari kemerdekaan di Istana Merdeka.

Read More

Kegundahan Sumitro

Sumitro Djojohadikusumo (kiri) bersama Widjojo Nitisastro dan Radius Prawiro sesaat sesudah dilantik menjadi menteri Kabinet Pembangunan II di Istana Negara, Jakarta. TEMPO/Syahrir Wahab

Lima tahun sudah Indonesia merdeka dari penjajah. Itu tak membuat Sumitro Djojohadikusumo semringah. Mahaguru ekonomi ini gundah melihat kondisi negara yang masih berdarah-darah mempertahankan perekonomian.

Hampir tak ada kemajuan ekonomi selepas Sukarno dan Mohammad Hatta membaca teks proklamasi. Penjajahan Jepang selama tiga tahun menyisakan luka tak terperi. Dai Nippon menutup pintu investasi ke Indonesia. Ekonomi dalam negeri lumpuh.

Penghancuran ekonomi Indonesia oleh Jepang membuat penanaman modal asing (PMA) hilang. PMA yang masih tersisa hanyalah sisa-sisa warisan kolonial Belanda. Itu pun terbatas di bidang perkebunan, pertanian, dan pertambangan.

Sumitro tak sabar ingin membalikkan keadaan. Kesempatan itu datang pada 1950. Ketika itu, kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) baru saja bubar. Terbentuklah Kabinet Natsir. Sumitro merupakan salah satu dari 18 anggota kabinet pimpinan Perdana Menteri Mohammad Natsir itu.

Dia mendapat amanah sebagai menteri perindustrian dan perdagangan. Sumitro intens membahas rencana perbaikan kondisi perekonomian dalam rapat-rapat kabinet. Kegundahaannya sejak awal masa kemerdekaan dibahas bersama para menteri lain.

Sumitro memberi usulan kongkrit. Dia menawarkan paket kebijakan bernama Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Inilah salah satu kebijakan awal Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan industri. Melalui RUP, industri dijadikan sebagai motor penggerak perekonomian.

RUP juga menjadi salah pedoman pertama dalam PMA. Meski begitu, RUP juga mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah. Sasaran dari industrialisasi ketika itu adalah mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri.

Kabinet Natsir hanya berusia tujuh bulan, namun gagasan Sumitro soal industrialisasi berlanjut pada kabinet berikutnya. Kabinet Wilopo mulai memberi gambaran jelas soal industrialisasi dan investasi di Indonesia.

Kabinet Wilopo membuka sebesar-besarnya usaha swasta untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang industri. Ketika itu, Bank Industri Negara membantu menyediakan modal yang diperlukan swasta.

Hal tersebut menjadi arah pembangunan industri tahun-tahun berikutnya. Pemerintah terus memberi kemudahan kepada industri swasta. Kebijakan ini juga menjadi karpet merah untuk asing membuka usaha di Indonesia.

Berbagai kemudahan bagi industri terus berlanjut beberapa dekade berikutnya. Kemudahan itu dikemas dalam skema berbeda-beda. Pemerintah kembali meningkatkan kemudahan bagi industri setelah Indonesia lepas dari krisis ekonomi 1998.

Di masa kini, kemudahan bagi industri tak bertujuan menarik investasi, tapi sudah jadi fenomena global. Semua negara berlomba untuk menarik modal. Dengan modal inilah ekonomi bisa bergerak dan lapangan pekerjaan terbuka.

Pemerintah memberi kemudahan pajak (//tax allowance// dan //tax holiday//). Bagi industri tertentu yang memenuhi syarat. Tak hanya itu, perusahaan tertentu juga mendapat subsidi, khususnya subsidi energi.

Energi jadi kebutuhan utama sebuah negara, bukan korporasi. Hingga kini masih banyak perusahaan yang menikmati subsidi listrik dalam menjalankan usahanya. Padahal, di saat yang sama, rakyat juga membutuhkan subsidi listrik.

Rakyat sudah 'terpaksa' berkorban membayar tarif listrik lebih mahal karena subsidi listrik terus berkurang. Tapi, masih ada perusahaan yang menikmati subdisi listrik. Kondisi ini sangat memberatkan.

Tahun ini, tarif listrik naik bertahap sebesar 15 persen. Bahkan, pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik rata-rata sebesar 10 persen sejak awal Juli 2010. Sementara, masih ada 55 perusahaan yang menikmati subsidi listrik.

Pemberian subsidi listrik bagi perusahaan besar tentu bukan lagi bentuk kemudahan usaha karena subsidi listrik juga dibutuhkan rakyat. Ini berbeda dengan semangat industrialisasi Sumitro beberapa dekade silam.

Konsep pemberian fasilitas dan kemudahaan bagi industri tentu tak bisa mengorbankan kebutuhan dasar rakyat. Di masa yang kian kompetitif ini, perusahaan dituntut memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk menggerakkan roda bisnis.

Read More

Warisan Utang

Belanda tak begitu saja menerima Proklamasi kemedekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks berisi pernyataan kemerdekaan ini tak mengubah status Indonesia di mata Belanda. Indonesia tetaplah sebagai gugusan kepulauan di khatulistiwa yang jadi bagian Belanda sejak ratusan tahun.

Negara kecil di Eropa ini merasa wilayah Indonesia masih sebagai daerah jajahannya yang bernama Hindia Timur atau Hindia Belanda. Tak lama setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda memilih opsi agresi militer. Mereka merekrut pemuda-pemuda dari penjuru Belanda, lalu mengirimnya sebagai tentara ke Indonesia untuk merebut kembali Hindia Belanda.

Jalan kekerasan yang dipilih Belanda ini ternyata mendapat perlawanan sengit dari pejuang kemerdekaan Indonesia. Di saat yang sama, Belanda juga mendapat kecaman dari dunia internasional. Belanda perlahan sadar bahwa agresi militer bukan pilihan tepat. Jalur diplomasi mulai jadi pilihan berikutnya.

Indonesia dan Belanda menggelar sejumlah pertemuan sebagai langkah diplomasi, di antaranya Perundingan Linggajati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Roijen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pertemuan yang disebut terakhir merupakan puncak dari strategi diplomasi Indonesia dan Belanda.

KMB berlangsung di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Wakil Presiden M Hatta memimpin delegasi Indonesia. KMB memiliki banyak makna politik. Selama ini, KMB dipahami sebagai awal pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Ini adalah syarat dari Belanda sebelum memberi pengakuan kedaulatan.

Ada aspek penting yang kerap terlupakan dalam hasil KMB. Kesepakatan ini ternyata tak hanya berisi aspek politik, melainkan juga ada aspek ekonomi. Dalam satu satu hasil KMB menyebutkan, RIS harus mengambil alih utang Hindia Belanda! Ini berarti, semua utang Hindia Belanda ketika itu harus dibayar oleh RIS. Jumlahnya lebih dari 1 miliar dolar AS.

Bagai petir di siang bolong. Indonesia yang sedang berupaya mempertahankan kemerdekaan dan menata kehidupan politik di dalam negeri tiba-tiba mendapat beban utang. Bagaimana mungkin, negara yang baru saja berdiri dan belum berpikir untuk menerima pinjaman dari luar negeri, tiba-tiba punya beban utang dalam anggaran negaranya.

Ini adalah awal dari sejarah utang luar negeri Indonesia. Utang memang sudah ada sejak negara ini berdiri. Utang ini terus menyertai sejarah perjalanan Indonesia. Celakanya, Indonesia tak hanya punya utang lama yang merupakan warisan Hindia Belanda, tapi juga menimbun utang-utang baru di setiap rezim.

Orde Lama tak luput dari utang. Justru, utang ini jadi alat baru bagi negara-negara Barat untuk menjajah Indonesia. Masuknya kesepakatan pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh RIS dalam KMB juga tak terlepas dari pengaruh negara Barat, khususnya AS. Wajar, perusahaan minyak asal AS ada yang sudah bercokol di Indonesia sejak 1920-an silam.

Soekarno menolak membayar utang warisan kolonial dan waspada terhadap utang-utang baru. 'Go to hell with your aids,' begitu ucapan Soekarno kepada AS.  Namun, Orde Lama tetap punya catatan utang. Di luar utang warisan kolonial, Indonesia punya utang luar negeri lebih dari 3 miliar dolar AS.

International Monetery Fund (IMF) makin menguatkan cengkeramannya di Indonesia memasuki Orde Baru. Koalisi Anti Utang mencatat, utang selama Orde Baru membengkak jadi 54 miliar dolar AS. Selama 32 tahun, utang bukannya dilunasi, tapi malah dijadikan alat memperkaya diri para pejabat negara.

Empat rezim setelah Orde Baru juga bergelimang utang. Hingga Mei 2012, total utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.944,14 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 638 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 1 triliun, dan surat berharga negara (SBN) Rp 1.304 triliun. Itu menjadikan utang Indonesia tertinggi di ASEAN.

Tahun depan, pemerintah sudah berencana menarik utang baru senilai Rp 45,9 triliun. Pinjaman ini untuk penerusan pinjaman Rp 6,9 triliun dan cicilan pokok utang luar negeri senilai Rp 58,4 triliun, sehingga pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp 19,4 triliun.

Utang memang tak bisa lepas dari perekonomian suatu negara. Sumber dana dari luar kerap dibutuhkan, khususnya untuk proyek fisik. Dalam kondisi ekonomi global yang labil saat ini, semua negara berlomba memperkuat cadangan fiskal. Oleh karenanya, penarikan dana dari luar negeri cukup beralasan.

Negara besar seperti AS pun punya utang besar. Bahkan, pada September 2012, utang AS mencapai 16,4 triliun dolar AS. Itu merupakan jumlah utang tertinggi sepanjang sejarah Negeri Paman Sam. Masalah utang menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Mereka tak ingin ekonomi negaranya bernasib seperti Yunani dan Spanyol yang kolaps karena utang.

Apakah Indonesia bisa bebas dari utang? Berat, bahkan nyaris tak mungkin. Ketika memutuskan mengambil utang baru, pemerintah masih mencicil utang lama. Perhatian berikutnya bukan pada penghapusan utang, tapi menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Indonesia berada pada rasio 24 persen.

Berdasarkan data di laman The Economist, rasio utang Indonesia terhadap PDB sebesar 24,7 persen, terendah di antara negara ASEAN. Ini bukan berarti pemerintah berpuas diri. Paradigma utang harus berubah dari memperkecil rasio menuju menekan nominal. Utang lama harus segera tuntas dan utang baru haram bertambah.

Upaya itu akan sia-sia jika tak dibarengi dengan pengawasan dalam pemanfaatan utang. Dana pinjaman ini harus benar-benar terasa manfaatnya bagi perekonomian domestik. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Mereka yang memanfaatkan utang untuk kepentingan pribadi atau golongan pantas dihukum mati.

Read More

Pohon Soekarno dan Gerakan Reboisasi

Soekarno mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada 1955. Seperti halnya jamaah yang lain, Soekarno pun melaksanakan berbagai tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Tak ada keistimewaan yang didapat Soekarno meski menyandang status sebagai presiden dan tokoh paling berpengaruh di Gerakan Nonblok kala itu.

Soekarno juga ikut merasakan panasnya Padang Arafah ketika melaksanakan wukuf sebagai salah satu syarat sahnya ibadah haji. Panasnya Padang Arafah membuat Soekarno berpikir. Sebagai seorang insinyur, dia memutar otak untuk mencari jalan keluar agar jamaah haji tak terpanggang terik matahari ketika wukuf.

Seusai melaksanakan ibadah haji, Soekarno bertemu dengan pejabat Kerajaan Arab Saudi. Pada kesempatan inilah Soekarno menyampaikan gagasan-gagasannya tentang ibadah haji. Dia mengusulkan agar ada penghijauan di Padang Arafah. Soekarno meminta kerajaan agar mengubah padang tandus itu dengan pepohonan.

Soekarno tak memberi omong kosong. Setelah kembali ke Tanah Air, Soekarno mengirim pohon khas Indonesia yang tahan hidup di padang tandus, namanya pohon mindi, ada pula yang menyebutnya pohon imba. Gayung bersambut. Kerajaan Arab Saudi melakukan penghijauan di Padang Arafah sebagai penghargaan atas gagasan Soekarno.

Pemerintah Indonesia juga mengirimkan ahli tanaman ke Arab Saudi untuk me muluskan rencana itu. Kerajaan Arab Saudi juga tak main-main, mereka menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung. Di dalam tanah tempat tumbuhnya pohon mindi ini tersimpan pipa sehingga setiap batang pohon bisa tersiram air.

Beberapa tahun kemudian, mimpi Soekarno terwujud. Padang Arafah perlahan mulai hijau. Saat ini, pohon-pohon itu masih tumbuh di Padang Arafah dan melindungi jutaan jamaah haji ketika wukuf. Jamaah haji bisa terkena denda atau dam jika mematahkan ranting pohon itu. Sebagai bentuk penghargaan, Kerajaan Arab Saudi menamai pohon tersebut dengan "Pohon Soekarno".

Soekarno juga menerapkan gagasangagasannya soal lingkungan di negeri sendiri. Banyak kebijakan pemerintah pada masa Presiden Soekarno yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Salah satunya pencanangan Pekan Penghijauan Nasional pada 17 Desember 1961 di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Inilah cikal bakal program reboisasi hutan dan penghijauan. Soekarno tak ingin hutanhutan yang ada di Indonesia menjadi padang tandus seperti di Arab Saudi. Sayangnya, setelah pucuk pimpinan negeri ini berganti, kebijakan Soekarno ini makin tak jelas. Justru, terjadi deforestasi besar-besaran. Pohon-pohon digergaji, tanah digali.

Bedasarkan data Bank Dunia, deforestasi setelah 1970-an mencapai 300 ribu hektare per tahun dan menjadi 600 ribu hektare per tahun pada 1981. Jumlah itu meningkat menjadi satu juta hektare per tahun pada 1990. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada 1990 menunjukkan, deforestasi selama 1980-1990 seluas 0,9- 1,3 juta hektare per tahun.

Bencana pun menyusul. Banjir bandang dan longsor beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Beberapa di antaranya justru terjadi di daerah yang dikelilingi hutan. Penebangan pohon besar-besaran ternyata menuai bencana. Pemerintah mulai kalang kabut. Reboisasi yang dulu dicanangkan Soekarno kembali didengungkan, hanya istilahnya saja yang berubah jadi rehabilitasi lahan.

Namun, upaya itu belum terlihat membuahkan hasil. Awal Oktober 2010, banjir bandang melanda Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat. Korban tewas nyaris 100 orang dan puluhan orang hilang. Ratusan warga terpaksa harus tinggal di pengungsian karena tempat tinggalnya tersapu banjir.

Musibah banjir bandang terjadi di Kota Padang, Sumatra Barat, pada Selasa (24/7) sekitar pukul 18.30 WIB. Meski tidak ada korban tewas, delapan warga sempat hilang tersapu banjir bandang. Bukan hanya rumah warga yang rusak, tetapi beberapa jembatan di Padang juga rusak akibat tersapu banjir bandang.

Ironi. Itulah kata paling tepat yang bisa menggambarkan musibah banjir bandang di Indonesia. Bayangkan saja, Papua yang dulu lebat dengan pepohonan kini mulai menjadi lokasi banjir bandang. Padang juga dulu dikelilingi oleh pepohonan, namun kini tak berdaya menahan arus banjir yang datang seketika itu.

Kebijakan pemerintah tentang lingkungan belum terlihat hasilnya. Gerakan menanam pohon yang selama ini gencar digembargemborkan tak terasa dampaknya di daerah. Itu wajar saja karena penanaman pohon selama ini hanya menjadi kegiatan seremonial semata atau jadi salah satu kegiatan corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan besar.

Percuma saja jika menanam pohon hanya di halaman kantor, lapangan parkir, di pinggir jalan protokol, dan di pekarangan sekolah. Daerah yang lebih membutuhkan pohon justru berada di lahan kritis yang ada di gunung-gunung yang dulunya menjadi rumah bagi berbagai jenis pohon.

Harapan itu tetap ada, apalagi kalau melihat dana yang diterima pemerintah untuk upaya penghijauan ini. Salah satunya kerja sama Norwegia dan Indonesia untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dari penebangan dan degradasi hutan serta tanah gambut. Norwegia mendukung upaya ini melalui bantuan dana sampai dengan satu miliar dolar AS berdasarkan kinerja Indonesia.

Dana dari Norwegia ini datang tak lama setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2009 menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida Indonesia hingga 26 persen pada 2020. Komitmen ini merupakan komitmen terbesar yang pernah diutarakan oleh negara berkembang. Indonesia telah menetapkan target absolut dan Norwegia ingin membantu upaya Pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut.

Indonesia kini juga terlibat dalam skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), yakni mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan emisi atau deforestasi yang dihindari diperhitungkan sebagai kredit.

Jumlah kredit karbon dalam waktu tertentu dapat dijual di pasar karbon. Kredit yang dapat diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara-negara peserta yang melakukan konservasi hutan. REDD menjadi bentuk insentif finansial untuk pelestarian hutan.

Indonesia kini terus berusaha menekan emisi karbon dan mencegah deforestasi. Angka deforestasi di negeri ini memang terus menurun, tapi entah kapan bisa berhenti. Jika dulu Soekarno sanggup menghijaukan padang tandus di Arab Saudi, kini Indonesia justru berjuang menanam kembali pohonpohon yang dulu ditebang.

Photo courtesy: Forest & Kim Starr

Read More

Meramal Masa Depan APEC

Dalam beberapa pekan terakhir, Asia Timur menjadi pusat perhatian para ekonom, analis, dan para penentu kebijakan dari berbagai dunia. Alasannya, dua kota di kawasan ini menggelar hajatan pertemuan ekonomi besar dunia, yaitu Group of 20 (G20) di Seoul, Korea Selatan, dan Kerja Sama Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik (APEC) di Yokohama, Jepang.

Dua konferensi itu digelar dalam waktu yang hampir bersamaan. Konferensi APEC di Yokohama 13-14 November 2010 cukup mendapat perhatian dunia. Wajar, usia APEC sudah lebih dari dua dekade dan terus mengadakan pertemuan rutin. Asia Pasifik memang menjadi salah kutub perekonomian dunia, khususnya dalam lima tahun terakhir.

Distrik Minato Mirai di kota pelabuhan Yokohama yang bersuhu 16 derajat celcius menjadi lokasi pertemuan 21 kepala negara anggota APEC pada Sabtu (13/11), termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membahas perkembangan perekonomian dunia, salah satunya perdagangan bebas terbuka, topik yang selalu menjadi isu APEC sejak pertemuan di Bogor pada 1994 silam.

Pertemuan APEC 1994 di Bogor menghasilkan Bogor Goals yang isinya berupa komitmen untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas terbuka pada 2010 bagi negara industri dan pada 2020 bagi negara berkembang. Bogor Goals menjadi manifestasi dari ambisi negara-negara APEC bahwa perdagangan bebas terbuka merupakan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada pertemuan APEC di Yokohama ini dilakukan assessment terhadap Bogor Goals oleh lima negara industri di APEC yang dikenal dengan 'The Five', yakni Australia, Kanada, Jepang, New Zealand, dan Amerika Serikat, serta beberapa perwakilan negara berkembang, menyatakan masih banyak yang harus dikerjakan terlebih dulu sebelum melaksanakan Bogor Goals yang di dalamnya menyepakati perdagangan bebas terbuka.

Beberapa media asing lebih ekstrim lagi menginterpretasikan kesepakatan itu. APEC dianggap gagal mewujudkan kawasan perdagangan bebas terbuka di Asia Pasifik. Padahal, rencana itu sudah disusun hampir dua dekade sebelumnya, namun kesepakatan perdagangan bebas terbuka itu malah dinyatakan sebagai rencana jangka panjang.

Dalam hasil pertemuan pemimpin negara-negara APEC terkait Bogor Goals Assessment pada Ahad (14/11) dijelaskan, upaya pencapaian Bogor Goals telah memperlihatkan hasil signifikan. Nilai perdagangan negara-negara APEC telah memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. APEC pun melansir angka untuk memperkuat klaimnya itu.

Dalam kurun 1994-2009, perdagangan negara-negara APEC dengan negara lain di dunia meningkat rata-rata 7,1 persen per tahun dengan capaian 11,4 triliun dolar AS pada 2009. Nilai perdagangan komersil di kawasan APEC juga meningkat rata-rata 7 persen, atau mencapai 4 triliun dolar AS pada 2009. Sedangkan, Inflows of foreign direct investment (FDI) di kawasan APEC meningkat 13 persen per tahun sejak 1994 and Outflows of foreign direct investment (ODI) 12,7 persen per tahun.

Presiden Tiongkok Hu Jintao seperti dikutip China Radio Internasional mengatakan Bogor Goals memiliki arti monumental bagi perkembangan APEC ke depan. Hu juga mengakui, "Tahun ini adalah batas waktu terakhir bagi anggota-anggota negara berkembang APEC untuk mewujudkan Bogor Goals," kata Hu dalam pertemuan puncak APEC, Ahad (15/11).

Namun, Hu menyadari bahwa proteksionisme telah meningkat di kawasan Asia Pasifik. Perekonomian global juga masih dibayangi ketimpangan (imbalances). Oleh karenanya, dalam pernyataan akhir para pemimpin negara APEC, konsep perdagangan bebas terbuka di Asia Pasifik bukan disebut sebagai hasil akhir, melainkan sebagai 'aspirasi yang perlu diterjemahkan lebih konkret lagi'.

Wajar jika Hu menganggap proteksionisme masih tinggi. Mudah diprediksi, pernyataan Hu itu mengarah kepada AS yang mengumumkan quantitative easing atau pengucuran dolar sebesar 600 miliar ke pasar. Dolar pun melemah, lantas membuat konsumsi produk dalam negeri AS meningkat. Ekspor AS lalu meningkat, ekonomi tumbuh, pengangguran di AS pun berkurang. Inilah proteksionisme.

Data perdagangan Departemen Keuangan AS menunjukkan, total ekspor AS pada Oktober 2010 mencapai 153,9 miliar dolar AS, jauh dari angka impor barang dan jasa yang mencapai 200,2 miliar dollar AS. Impor barang dan jasa dari Cina tumbuh 6,1 persen pada Agustus mencapai rekor sebesar 35,3 miliar dolar AS. Sementara, defisit perdagangan AS-Cina juga menyentuh angka baru sekitar 28 miliar dolar AS, ketika ekspor AS ke Cina stagnan di angka 7,3 miliar dolar AS.

Namun, APEC tetap menganggap ada progres signifikan dalam mencapai mimpi perdagangan bebas terbuka di Asia Pasifik. APEC melalui Trade Facilitation Action Plan (TFAP), mengklam berhasil menekan biaya perdagangan di Asia Pasifik sebesar 5 persen dari 2002 hingga 2006. Tambahan penurunan biaya 5 persen lagi melalui TFAP tahap dua bisa tercapai 2010 ini.

Jika target perdagangan bebas terbuka bagi negara industri APEC belum kunjung tercapai pada 2010 ini, bagaimana dengan perdagangan bebas terbuka bagi negara berkembang APEC pada 2020? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut hadir di pertemuan APEC 2010 di Yokohama ini masih optimis menjawab pertanyaan itu.

"Memang dari observasi kebersamaan kita dalam APEC ini hasilnya nyata, apakah itu peningkatan forum perdagangan, peningkatan volume perdagangan intra-APEC, kemudian penurunan tarif, peningkatan foreign direct investment, peningkatan services, itu nyata ada yang lima kali lipat, tiga kali lipat," kata Presiden selepas mengikuti pertemuan pertama APEC, Sabtu (13/11).

Presiden menegaskan, APEC masih tetap relevan di tengah banyaknya pertemuan-pertemuan ekonomi negara-negara di dunia, seperti G7 dan G20. Presiden beralasan, ketika Bogor Goals dirumuskan, perekonomian dunia masih dikendalikan oleh negara-negara maju. Dalam perjalanannya, terjadi krisis pada 1998 dan 2008, lalu muncullah emerging countries, seperti Brazil, Tiongkok, dan India.

Presiden memberi catatan, APEC bisa tetap relevan jika forum ini tidak hanya berhenti pada perdagangan dan investasi bebas terbuka saja. "Juga perlu pembangunan kapasitas, fasilitasi negara-negara berkembang harus diberikan agar juga bisa ikut tumbuh perekonomian negara berkembang itu dalam rangka APEC, kemudian juga ada isu lain, misalnya konektivitas, supaya lebih bagus logistik di kawasan ini," kata Presiden.

Ekonom senior The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pande Raja Silalahi, juga mengakui bahwa masih perlu banyak waktu bagi APEC dalam mewujudkan cita-citanya. "Perlu menyamakan persepsi dulu mengenai apa yang bisa dilakukan," kata Pande ketika dihubungi, Senin (15/11). Hal itu butuh waktu yang tidak lama.

"Setidaknya perlu 2-3 tahun bagi APEC," kata Pande. Meski demikian, Pande tetap berpendapat bahwa APEC masih tetap relevan di tengah banyaknya forum-forum ekonomi lain yang saat ini getol dilakukan oleh para pemimpin dunia. Menurut Pande, APEC datang lebih dulu dibanding G20, G7, dan forum-forum ekonomi lainnya. (photo courtesy: AP Photo)

Read More