Tidak ada Preman, Kucing pun Jadi

Dalam beberapa pekan terakhir, mobilitas preman-preman yang ada di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia mulai terbatas. Mereka menjadi sasaran penangkapan polisi dan petugas tramtib di masing-masing kota. Petugas terus menyusuri setiap tempat untuk mengamankan para penyandang penyakit masyarakat itu.

Berbeda dengan wilayah lain, Pemprov DKI Jakarta kini mengemban tugas tambahan untuk melakukan razia serupa terhadap anjing dan kucing. Razia pun akan digelar di setiap sudut kota untuk menangkapi dua binatang itu. Petugas dari Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan dibantu oleh petugas Dinas Tramtib Linmas sudah siap terjun ke lapangan.

Seperti halnya razia preman, razia kucing dan anjing ini juga dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penyakit. Bukan penyakit masyarakat (pekat), melainkan penyakit rabies. "Razia itu dilakukan untuk mencegah penularan rabies kepada manusia," kata Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan DKI Jakarta, Edy Setiarto, belum lama ini.

Pria bergelar dokter hewan itu menambahkan, keberadaan kucing dan anjing liar yang 'beroperasi' di setiap sudut kota sangat berbahaya. "Saya perkirakan ada 200.000 kucing dan anjing yang hidup secara liar," katanya. Dari jumlah tersebut, lanjutnya, dikhawatirkan ada yang menderita rabies dan menularkannya kepada manusia.

Edy memiliki alasan cukup kuat untuk melakukan razia kucing dan anjing ini. "Rabies bisa menyebabkan kematian pada manusia," katanya. Bahkan, kata Edy, proses kematian itu akan berjalan pelan-pelan, sehingga manusia akan sangat menderita. Penularan rabies bisa dicegah dengan pemberantasan hewan penular rabies.

Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan menetapkan rabies sebagai penyakit yang perlu mendapat perhatian di samping flu burung, antraks, dan leptospirosis. "Selama beberapa tahun terakhir ini, belum ada catatan mengenai jumlah warga Jakarta yang tertular rabies," kata Edy. Kondisi itu harus dipertahankan dengan melakukan razia terhadap kucing dan anjing.

"Kami akan mulai dengan razia di gedung-gedung milik Pemprov," kata Edy. Di balik kemegahan dan tingginya gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, ternyata masih dihantui oleh peredaran kucing dan anjing liar. Mereka berpotensi untuk menyebarkan penyakit rabies kepada para Abdi Bangsa yang sehari-hari bekerja di gedung itu.

Berdasarkan pantauan Republlika, kompleks Gedung Balai Kota memang sering dihiasi oleh kucing-kucing yang berlalulalang. Mereka berjalan-jalan dengan damai meski berada di antara puluhan manusia. Ironisnya, para pegawai tidak menyadari keberadaan kucing-kucing itu, bahkan mungkin tidak tahu akan bahaya rabies yang dibawa hewan tersebut.

Di balik wajah manisnya, kucing berpotensi membawa penyakit rabies. Penyakit tersebut tergolong penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia (zoonosis). "Hewan menderita rabies cenderung memiliki keinginan untuk menggigit," kata Edy. Manusia yang tergigit akan menunjukkan gejala takut melihat cahaya, menggigil, demam tinggi, dan akhirnya meninggal.

"Rencananya, dalam beberapa bulan ke depan akan dilakukan razia di gedung-gedung Pemprov," kata Edy. Razia itu, lanjut Edy, akan diawasi oleh lembaga internasional untuk memastikan hak-hak hewan yang dimiliki kucing dan anjing tidak dilanggar. Lembaga itu akan mengawasi petugas dari lapangan hingga tempat penampungan.

Kepala Dinas Tramtib Linmas DKI Jakarta, Haryanto Bajuri, mengaku siap jika personelnya dibutuhkan untuk membantu petugas Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan dalam melakukan razia hewan berpotensi rabies. "Kita akan bantu seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Haryanto. Satu kompi personel Tramtib Linmas siap turun ke lapangan.

Kini, mereka akan menghadapi tugas baru setelah merazia preman. Meski sasarannya kucing dan anjing, personel Tramtib Linmas tetap perlu berhati-hati dan memiliki kewaspadaan. Pasalnya, jika mereka tergigit oleh kucing dan anjing penderita rabies, maka mereka akan ikut tertular. "Tapi, pada intinya petugas kita siap," kata Haryanto mantap.

"Tidak semua kucing yang terkena razia itu menderita rabies," kata Edy melanjutkan. Petugas akan memilah kucing yang menderita rabies, kucing perlu mendapat pengobatan, dan kucing sehat. Kucing dan anjing akan dibawa ke tempat penampungan di Ragunan, Jakarta Selatan. Kucing yang perlu mendapat perawatan akan menjalani 'rawat inap' di tempat itu.

Uniknya, kucing yang sehat atau yang sudah menjalani perawatan akan diserahkan kepada masyarakat. "Masyarakat bisa mengadopsi kucing dan anjing itu," ujar Edy. Dia tidak memungkiri jika di antara kucing dan anjing yang terkena razia itu ada yang 'berpenampilan' bagus dan diminati masyarakat. Teknis adopsi itu, lanjut Edy, bisa diketahui dengan menghubungi tempat penampungan di Ragunan.

"Adopsi dilakukan agar kucing dan anjing yang terkena razia tidak kembali hidup liar," kata Edy. Jika ada masyarakat yang mengadopsi, hewan-hewan itu bisa dirawat dan menerima vaksin rabies secara teratur. Sehingga, Pemprov pun akan terbantu untuk mengurangi jumlah kucing dan anjing liar yang jumlahnya mencapai 200.000 itu. Siapa berminat? n ikh

Read More

Mengail Listrik dari Lautan Sampah

Bermula dari sebuah kawasan sejuk yang dikelilingi pegunungan di wilayah Kerajaan Inggris. Di tempat itu terdapat area bernama Camden, sebuah kota otonom yang masuk wilayah London. Pada pertengahan Mei 2004, pemerintah kota Camden melakukan perjanjian kerja sama dengan dua perusahaan pengolahan energi.

Kerja sama tersebut bertujuan untuk mewujudkan mimpi yang ketika itu tampaknya sulit menjadi kenyataan. Listrik yang telah dikenal manusia sejak 120 tahun lalu mulai memasuki babak baru di Camden. Kota yang dipimpin seorang konselor bernama Nurul Islam ini tidak lagi menggunakan listrik yang berasal dari turbin, dinamo, atau baling-baling yang digerakkan oleh angin.

Sebanyak 2.500 keluarga di Camden mulai menikmati listrik yang bersumber dari sampah. Bagi penduduk di belahan dunia lain, sampah mungkin menjadi benda yang paling menjijikan. Hal itu tidak berlaku bagi penduduk Camden. Listrik yang digunakan di tempat-tempat publik di kota itu juga bersumber dari energi yang terbarukan.

Empat tahun kemudian, beberapa kota di Inggris mengikuti fenomena yang terjadi di Camden. Warga kota Devon mulai mengumpulkan sampah rumah tangga untuk diubah menjadi listrik. Sebanyak 12.000 keluarga yang ada di kota itu diperkirakan menghasilkan satu juta kilo sampah per tahun. Pemerintah setempat berhasil mengubah sampah menjadi energi listrik.

Dari dua kota kecil di Inggris itulah muncul istilah listrik hijau (green electricity). Tanpa menunggu waktu lama, istilah itu hinggap di telinga para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Listrik hijau menjadi harapan baru bagi penyelesaian masalah sampah yang melanda Ibu Kota. Selama ini, sampah dianggap sebagai biang keladi masalah perkotaan yang melanda kota-kota besar di Indonesia.

"Paradigma tentang sampah harus diubah," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, di Balai Kota, Jumat (31/10) lalu. Dia menginginkan, sampah yang selama ini dianggap sebagai limbah kotor harus mulai dipandang sebagai sumber energi yang bermanfaat. Selain dapat menghasilkan energi, pengolahan sampah juga bermanfaat bagi lingkungan.

Niat sang gubernur nampaknya tidak main-main. Pada awal 2008, dia menugaskan jajarannya untuk mengundang perusahaan-perusahaan yang mampu mengolah sampah menjadi energi. Perusahaan tersebut harus merupakan perusahaan dalam negeri yang berkonsorsium dengan perusahaan asing, sehingga teknologi pengolahan sampah di luar negeri bisa diadopsi di Ibu Kota.

Langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta itu sebenarnya masih kalah cepat oleh Pemkot Denpasar, Bali. Sejak akhir 2005 lalu, Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) di kawasan Suwung, Denpasar dibangun menjadi lokasi pengolahan sampah. Proyek bernilai 20 juta dolar AS itu diharapkan mampu memasok 9,6 Megawatt (MW) dari 800 ton sampah per hari pada tahun 2009-2010.

Jakarta tidak ingin kalah oleh Camden dan Devon. Lelang pengelolaan sampah pun dibuka. Pemenang lelang akan mengelola sampah Jakarta yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi. Selama ini, TPA Bantargebang selalu menjadi biang masalah antara Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bekasi, warga di sekitar TPA, dan kalangan LSM.

Setelah membuka lelang, Pemprov DKI Jakarta mengundang lima perusahaan pengolahan sampah untuk melakukan paparan. "Nilai kontraknya Rp 800 miliar dengan lama 15 tahun," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Bharuna Subroto, di Balai Kota, Jumat (31/10). Dari lima perusahaan yang melakukan paparan, lanjutnya, kami memilih tiga perusahaan.

Ketiga perusahaan yang dipilih itu adalah PT Godang Tua Jaya, PT Total Strategic Investment, dan PT Patriot Bangkit Bekasi. PT Godang Tua Jaya bekerja sama dengan tiga perusahaan asing, yaitu Navigate Organic Energy, Syndicatun Carbon Capital, dan Organic International Ltd. PT Total Strategic Investment bekerja sama dengan Ramky International dari India. Sedangkan, PT Patriot Bangkit Bekasi menggandeng Sembawang Corp dari Singapura.

Tim lelang memaparkan profil ketiga perusahaan itu dihadapan gubernur yang akan langsung menentukan pemenang lelang. PT Godang Tua Jaya sudah disebut-sebut sebagai pemenang lelang karena memiliki kualifikasi terbaik. Dia menggandeng perusahaan yang juga melakukan proyek pengolahan sampah di Denpasar, yaitu Navigate Organic Energy asal Inggris.

Eko melanjutkan, pengolahan sampah menjadi energi sudah menjadi sebuah kebutuhan. TPA Bantargebang sudah tidak bisa lagi menampung sampah asal Jakarta. "Dalam satu hari, Jakarta menghasilkan 6.000 ton sampah," ujar Eko. Namun, lanjutnya, sampah yang tertampung TPA Bantargebang hanya 5.00 ton saja, sisanya masih berceceran di jalan.

Eko optimis pengerjaan proyek pengelahan sampah di TPA Bantargebang bisa segera dimulai bulan depan. "Desember 2008 atau paling lambat Januari 2009 bisa dilakukan pembuatan tiang pancang pembangunan instalasi pengolahan limbah di Bantargebang," katanya sambil tersenyum. Jika sudah beroperasi, instalasi itu bisa mengolah 4.000 ton sampah per hari menjadi listrik sebesar 35 MW.

"Pemprov DKI Jakarta akan membayar Rp 103 ribu untuk setiap ton sampah yang masuk ke TPA Bantargebang," kata Eko. Biaya itu dinamakan tipping fee, yaitu biaya pengolahan sampah menjadi energi yang dibayarkan pada perusahaan pemenang lelang nanti. Sebelum sampah diolah oleh perusahaan, Pemprov DKI Jakarta membayar tipping fee kepada Pemkot Bekasi sebesar Rp 53 ribu per ton.

Fenomena yang terjadi di Camden dan Devon pun sudah berada di depan mata. Namun, Eko belum belum bisa memastikan listrik yang nantinya dihasilkan dari TPA Bantargebang itu bisa langsung dinikmati masyarakat umum. "Kita akan salurkan kepada industri yang ada di Bekasi terlebih dahulu," ujar Eko yakin. Sebab, industri di Bekasi membutuhkan daya listrik yang besar.

Direktur Utama PT Godang Tua Jaya, Rekson Sitorus, bersedia membuka sedikit rahasia tentang pengolahan sampah yang akan dilakukan perusahannya jika sudah ditunjuk sebagai pemenang lelang nanti. "Kami melakukan pengolahan dengan empat cara," kata Rekson. Keempat cara itu adalah pyrolisis, pemilihan sampah, pembuatan kompos, dan pembuatan biogas sebagai penghasil listrik.

Rekson membenarkan bahwa pihaknya menggandeng perusahaan asal Inggris bernama Navigate Organic Energy. Inggris memang sudah menjadi pionir dalam produksi listrik hijau. "Teknologi yang ada di sana kita harapkan bisa diadopsi di sini," kata Rekson penuh harap. Dia berharap bisa segera menandatangani kontrak agar proyek segera terlaksana.

Terkait dengan pendistribusian listrik dari pengolahan sampah, Rekson menjelaskan, hal itu merupakan kewenangan PLN. "Kita hanya memproduksi listrik saja, sedangkan pendistribusiannya menjadi wewenang PLN," katanya. Dia mengaku belum tahu konsumen yang kelak akan menikmati listrik dari sampah itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, garis besar pengolahan sampah menjadi listrik dimulai dengan pemasangan pipa ke dalam tumpukan sampah untuk menangkap gas metana, yaitu gas yang dihasilkan dari proses kimia dekomposisi sampah. Metana kemudian diolah menjadi biogas dengan fungsi mirip gas elpiji yang digunakan masyarakat.

Sampah yang diolah tersebut harus mengalami pemilahan terlebih dahulu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian, sampah menjalani proses pyrolisis dengan pemanasan tingkat tinggi. Proses tersebut akan menghasilkan gas sintetik. Gas inilah yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik.

Pelaksanaan pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta menarik perhatian sejumlah LSM. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Selamet Daroyni, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap terobosan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Meski demikian, harus ada keterbukaan atas pelaksanaan proyek tersebut agar masyarakat mendapat informasi yang benar," katanya tegas.

Selama ini, lanjut Selamet, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah terbuka terhadap teknologi yang akan dilakukan dalam pengolahan sampah menjadi listrik itu. "Jangan sampai nanti proyek ini batal karena ada ketidaksesuaian dalam hal-hal teknis," kata pria kurus ini. Hal itu pernah terjadi pada 1990-an ketika Pemprov DKI Jakarta menggembar-gemborkan akan membangun sanitary landfill di Bantargebang yang akhirnya batal.

"Pengolahan sampah menjadi energi memang sudah waktunya diterapkan di Jakarta," ujar Selamet. Selain perlu adanya keterbukaan dalam proyek itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa konsisten dalam melakukan pengolahan sampah ini. Artinya, pengolahan sampah jangan sampai berhenti di tengah jalan, namun harus berkesinambungan.

Jika di Camden bisa, mengapa di Jakarta tidak? n ikh

Read More

Bangun Pagi Hindari Kemacetan

Muhammad Arief langsung terperanjat ketika mengetahui rencana Pemprov DKI Jakarta memajukan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB. Pelajar berusia 17 tahun itu membayangkan dirinya harus bangun dan beraktivitas lebih pagi lagi. Dia harus rela berbagi jalan raya dengan pengguna jalan lain, seperti karyawan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau untuk menghindari macet, kenapa harus pelajar yang jam masuknya dimajukan," tanya siswa kelas III SMK Pelayaran Jakarta Raya ini. Dia mengaku keberatan jika jam masuk sekolah dimajukan jadi pukul 06.30 WIB. Pasalnya, kemacetan tetap saja tidak bisa dihindari meski pergi dari rumah sepagi mungkin.

Arief, begitu dia disapa, membutuhkan waktu tempuh kurang lebih satu jam dari rumahnya di JL RS Ancol Selatan, Sunter ke kawasan Pedongkelan tempat sekolahnya berada. "Saya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan umum dan biasanya terjebak macet di Jl Yos Sudarso ke arah Kelapa Gading," katanya, kemarin (Ahad, 23/11). Kemacetan di jalan itu, kata Arief, tidak mengenal waktu.

Keluhan Arief itu bermula dari rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, untuk mengurangi kemacetan tanpa melakukan pengubahan pada pola transformasi yang sudah ada. "Ini merupakan jalan keluar untuk mengurai kemacetan secara non-transportasi," kata Prijanto, di Balai Kota, akhir pekan lalu. Dengan kata lain, kendaraan diupayakan agar tidak menggunakan jalan secara bersamaan.

Prijanto memastikan bahwa rencana itu tidak muncul begitu saja. Namun, sebelumnya sudah didahului oleh berbagai kajian untuk menemukan solusi terbaik. Pemprov DKI Jakarta telah menggandeng PT Pamintori, perusahaan survey yang menganalisis jumlah perjalanan di sejumlah jalan raya. Hasilnya, anak sekolah dan karyawan swasta mendominasi jumlah perjalanan setiap hari.

"Pelajar sekolah negeri dan swasta mundur 30 menit menjadi pukul 06.30 WIB dari sebelumnya pukul 07.00 WIB," ujar Prijanto. Sedangkan, jam masuk kerja karyawan disesuaikan dengan lokasi perusahaan masing-masing. Aturan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2009 dengan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukumnya, namun aturan untuk perusahaan swasta masih berupa imbauan.

"Pengaturan jam masuk sekolah bisa mengurangi kemacetan hingga 6-14 persen," kata Prijanto menegaskan. Selama 2008 tercatat ada 20,7 juta perjalanan (trip) kendaraan per hari. Dari jumlah tersebut, 57 persen menggunakan motor dan mobil (motorize), 40 persen non-motorize, dan tiga persen kereta. Jumlah perjalanan itu akan terurai dengan pengaturan pemakaian jalan

Berdasarkan elemen pengguna, perjalanan kendaraan per hari didominasi oleh karyawan dan pelajar dengan jumlah masing-masing 5,6 juta perjalanan per hari atau 32 persen dan 5,3 juta perjalanan per hari atau 30 persen. Selanjutnya, perjalanan berbelanja sebanyak 2,1 juta per hari atau 12 persen, bisnis sebanyak 1,4 juta atau delapan persen, dan sisanya perjalanan pribadi (private) sebanyak 3,1 juta atau delapan belas persen .

Sedangkan, jika dilihat dari satuan kendaraan, pekerja dan pelajar juga tetap mendominasi. Pekerja mencapai 48 persen, pelajar 14 persen, belanja 12 persen, bisnis delapan persen, dan perjalanan pribadi 18 persen. "Oleh karenanya, pengaturan pemakaian jalan diberlakukan pada karyawan dan pelajar," ujar Prijanto sambil tersenyum.

Terkait dengan jam masuk karyawan, Prijanto menambahkan, perkantoran yang ada di Jakarta Utara dan Pusat diimbau untuk memberlakukan jam masuk kerja pukul 07.30 WIB, sedangkan Jakarta Barat dan Timur pukul 08.00 WIB. "Wilayah Jakarta Selatan terdapat perkantoran dengan jumlah terbanyak, sehingga diimbau masuk kerja pukul 09.00 WIB," kata mantan asisten teritorial Kodam Jaya ini.

Mengenai payung hukum pengaturan jam masuk karyawan, Prijanto menjelaskan, Pemprov hanya bisa memberikan surat imbauan saja. "Keputusannya tetap menjadi kebijakan perusahaan masing-masing," ujarnya dengan logat Jawa yang khas. Namun, lanjut Prijanto, perusahaan tersebut tetap diharuskan untuk melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Dedy Arief, juru bicara PT Pamintori, mengatakan, survey yang dilakukan cukup akurat dengan margin error di bawah sepuluh persen. "Survey dilakukan per wilayah, tidak per orang," katanya memaparkan. Beberapa lokasi jalan yang dijadikan objek survey antara lain Kawasan Bisnis Sudirman (SCBD), Jl S Parman, Jl Ahmad Yani, Jl Gatot Subroto, dan tol-tol dalam kota.

Kepala UPT Bus Sekolah, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Sihol Sijabat, mengatakan, pengaturan jam masuk pelajar juga akan berdampak pada waktu pengoperasian bus sekolah. "Jadwalnya tentu akan kami sesuaikan," katanya. Bus sekolah diupayakan mampu membawa pelajar dalam jumlah maksimal meski ada pengubahan jam masuk sekolah.

Tampaknya, Pemprov DKI Jakarta sudah kehabisan akal dalam mengurangi kemacetan. Selama ini, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kemacetan sudah pernah dilakukan. Penerapan pola tiga penumpang dalam satu kendaraan (3 in 1) sudah dari dulu berlaku. Beberapa tahun berikutnya, Pemprov membangun moda transportasi massal berupa busway. Namun, tidak satu pun yang bisa mengurangi kemacetan.

Kondisi lalu lintas Jakarta diperparah oleh pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak terkendali. Berdasarkan data Dishub DKI Jakarta, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta pada 2007 mencapai 5,7 juta unit. Padahal, dua tahun sebelumnya hanya 4,9 juta unit. Artinya, kenaikan jumlah kendaraan mencapai delapan persen per tahun.

Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya lebih fantastis lagi. Jumlah kendaraan di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang mencapai 9,5 juta unit pada 2008 ini. Dua juta unit di antaranya adalah mobil pribadi. Jumlah tersebut meningkat hampir dua juta unit dibanding jumlah kendaraan pada 2006 yang mencapai 7,9 juta unit. Persentasi kenaikannya lebih dari sepuluh persen per tahun.

Jumlah kendaraan pribadi mencapai 98 persen dari total kendaraan di Jakarta. Jalanan pun menjadi daerah okupasi kendaraan pribadi. Panjang jalan di Jakarta mencapai 7.650 kilometer dengan luas 40,1 kilometer persegi atau 6,2 persen dari luas wilayah Jakarta. Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan luas jalan yang hanya 0,01 persen per tahun.

Azas Tigor Nainggolan, aktivis Koalisi Warga untuk Transportasi (Kawat) Jakarta, kerugian materil akibat kemacetan mencapai Rp 3-4 triliun setiap tahun. Mengutip data sejumlah hasil penelitian, Tigor menyebutkan bahwa kerugian non-materil justru lebih tinggi. Kerugian Rp 3-4 triliun itu, ujar Tigor, berasal dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terbuang sia-sia di tengah kemacetan.

Terkait dengan pengaturan jam masuk pelajar untuk mengurangi kemacetan, Tigor mengatakan, kebijakan tersebut sama sekali tidak tepat. "Solusi mengurangi kemacetan adalah dengan melakukan pembatasan terhadap pemakaian kendaraan pribadi," kata pria berkepala plontos ini. Pasalnya, kendaraan pribadi mendominasi jumlah kendaraan di jalanan.

Selain membatasi kendaraan pribadi, fasilitas kendaraan umum juga perlu diperbaiki agar masyarakat tertarik untuk menggunakannya. "Pemprov jangan melakukan intervensi terhadap jam masuk sekolah," ujar Tigor bernada tegas. Hal itu menunjukkan bahwa Pemprov tidak ada kerjaan dan kehabisan akal dalam mengurai kemacetan. Tigor menambahkan, kebijakan dalam mengurai kemacetan harus disusun secermat mungkin.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI Jakarta, Sukesti Martono, enggan berkomentar banyak mengenai jam masuk sekolah yang dimundurkan itu. "Pergub tentang pengaturan jam masuk sekolah itu belum terbit," kata Sukesti dalam pesan singkatnya kepada Republika, kemarin (Ahad, 23/11). Dia menambahkan, kebijakan itu merupakan rekomendasi Dishub DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan pada jam sibuk.

Nada keberatan juga keluar dari mulut Sahala Aritonang, Ketua Forum Serikat Buruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pegawai Negeri (Fesdikari) Jakarta. "Sebagai guru kami siap kapan saja datang ke sekolah, namun kebijakan itu tidak bisa mengatasi kemacetan," katanya. Justru, kata Sahala, hal itu akan memberatkan bagi siswa.

Sahala menambahkan, selama ini banyak siswa yang pergi ke sekolah dengan diantar oleh orangtuanya yang hendak pergi ke tempat kerja. "Orangtua dan anaknya tidak bisa lagi pergi bersamaan jika jam masuk sekolah dimajukan," katanya. Sehingga, orangtua perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos anaknya pergi sekolah. n ikh

Read More

Teror Itu Bernama Kemacetan

If you are from foreign country, it is not recommended to rent a car and drive on your own in Jakarta

Kalimat itu tertulis di sebuah situs informasi perjalanan wisata internasional. Wisatawan asing yang hendak menghabiskan waktunya di Jakarta tidak direkomendasikan untuk menyewa kendaraan dan membawa sendiri kendaraannya di jalan. Situs tersebut juga menggambarkan kondisi lalu lintas Jakarta yang selalu berada dalam situasi kacau dan tidak memiliki aturan.

Kemacetan di Jakarta sudah terkenal ke seantero jagad. Sebuah anekdot yang beredar di kalangan ekspatriat menyebutkan, jika Anda bisa mengendarai mobil di Jakarta dengan selamat, maka Anda akan selamat mengendarai mobil di mana pun. Kemacetan pun kini menjadi ciri khas Jakarta di mata dunia internasional.

Bagi warga yang sehari-hari beraktivitas di Jakarta, kemacetan merupakan sarapan pagi yang tidak bisa dilewatkan. "Tidak ada jalan alternatif, mau tidak mau harus terkena macet," ujar Hasan Fajar (25 tahun) berbagi cerita. Staf Teknologi Informasi (TI) di sebuah perusahaan media itu harus berkutat dengan kemacetan setiap pagi, sejak dari rumahnya di Jatiwaringin hingga kantornya di Mampang Prapatan.

Rutinitas itu sudah dijalani Hasan selama tiga tahun sejak dia bekerja di Jakarta. Macet telah menjadi hal yang lumrah bagi dia. Waktu selama satu jam setiap pagi dia habiskan di atas sepeda motornya ketika terjebak kemacetan. Terik matahari pun sudah akrab menyirami muka Hasan. "Bisa-bisa saya menjadi tua di jalan," katanya sambil terkekeh.

Jutaan warga Jakarta lain mengalami nasib serupa dengan Hasan. Mereka menjadi korban sebuah teror yang bernama kemacetan. Bayangkan, kemacetan membuat jutaan orang menghabiskan banyak waktu di jalan. Jika hal itu berlangsung selama bertahun-tahun, maka dapat dihitung berapa persen dari umur mereka yang terbuang percuma di tengah kemacetan.

Produktivitas dan semangat seseorang sudah telanjur menguap di jalan sebelum dia tiba di tempat kerja. Kondisi fisik pun terkuras habis oleh kemacetan. Bahkan, jalanan menjadi penyebab kematian utama di Jakarta. Sebuah survey menyebutkan, satu dari lima penduduk kota besar cenderung mengidap gangguan jiwa. Kemacetan pun disebut-sebut menjadi faktor penyebab gangguan jiwa itu.

Dampak negatif kemacetan bagi lingkungan juga tidak kalah dahsyat. Setiap hari, ribuan liter bensin dan solar terbakar percuma di tengah kemacetan. Lembaran rupiah yang digunakan untuk membeli bahan bakar itu pun ikut melayang. Bensin dan solar malah berubah menjadi gas beracun yang mengotori udara.

Tanpa disadari, pengendara sepeda motor yang sedang berada di tengah kemacetan menghisap gas buang kendaraan yang mengandung timbal setiap hari. Mobil-mobil yang terjebak kemacetan tidak hanya mengotori udara dengan gas buang kendaraannya, namun merusak pula lapisan ozon melalui gas karbonmonoksida yang dikeluarkan pendingin udara (AC).

"Kerugian materil akibat kemacetan mencapai Rp 3-4 triliun setiap tahun," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, Kamis (6/11). Mengutip data sejumlah hasil penelitian, Azas menyebutkan bahwa kerugian non-materil justru lebih tinggi. Kerugian Rp 3-4 triliun itu, ujar Azas, berasal dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terbuang sia-sia di tengah kemacetan.

"Ada dampak ikutan yang lebih banyak dari sekadar pemborosan BBM," ujar Azas penuh semangat. Kemacetan dapat mengganggu kelangsungan dunia usaha. Contohnya, pengiriman barang menjadi terlambat, pertemuan bisnis menjadi batal, biaya angkutan membengkak, hingga keterlambatan proses produksi. Jika diakumulasikan, kerugian akibat kemacetan bisa mencapai puluhan triliun.

Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam melawan teror kemacetan yang setiap hari dialami warganya. Gubernur dan jajarannya sudah memeras otak untuk menaklukkan kemacetan. Dari membangun underpass hingga flyover, dari mengoperasikan busway hingga waterway, dari pemberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) hingga kenaikan tarif parkir.

Sayangnya, kebijakan-kebijakan itu tidak cukup ampuh untuk meredam serangan ganas kemacetan. "Mengatasi macet harus bertahap, jangan harap besok macet langsung hilang," kata Gubenur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, pertengahan Oktober silam. Dalam mengatasi kemacetan, Pemprov membutuhkan proses yang tidak sebentar.

Dalam proses tersebut terdapat kajian dalam mencari bentuk kebijakan yang paling tepat. Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Muhayat, mengatakan, pihaknya sedang mencari bentuk kebijakan yang paling cocok. "Kita tidak akan meneruskan kebijakan yang dinilai tidak cocok dalam mengatasi kemacetan," kata Muhayat, Selasa (21/10).
.
Dia mencontohkan, pembangunan waterway tidak dilanjutkan karena ternyata tidak membawa dampak signifikan bagi penanganan kemacetan. "Kami memprioritaskan optimalisasi pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) dan Mass Rapid Transit (MRT)," kata mantan wali kota Jakarta Pusat ini. Dua pola transportasi publik itu diharap bisa mengurai benang kusut kemacetan yang melilit Jakarta.

Namun, keampuhan BRT dan MRT itu belum teruji. Dua pola transportasi publik tersebut masih sibuk dengan masalah-masalah teknis dan manajemen. Padahal, dana yang digelontorkan oleh Pemprov mencapai triliunan rupiah. BRT menelan biaya sebesar 2-5 juta dollar AS per kilometer, sedangkan dana MRT berasal dari pinjaman Japan Bank for International Corporation (JBIC) sebesar Rp 8,359 triliun.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Edie Toet Hendratno, menilai, pembangunan pola transportasi publik yang representatif merupakan cara ampuh dalam menangani kemacetan. "Sediakan saja transportasi publik yang baik, masyarakat dengan sendirinya akan meninggalkan kendaraan pribadi," kata Edie dalam Temu Unsur Pengguna Angkutan Umum di Jakarta Media Center, Kamis (30/10) lalu.

Membengkaknya jumlah kendaraan pribadi memang menjadi biang kerok kemacetan di Ibu Kota. Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta pada 2007 mencapai 5,7 juta unit. Padahal, dua tahun sebelumnya hanya 4,9 juta unit. Artinya, kenaikan jumlah kendaraan mencapai delapan persen per tahun.

Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya lebih fantastis lagi. Jumlah kendaraan di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang mencapai 9,4 juta unit pada 2008 ini. Jumlah tersebut meningkat hampir dua juta unit dibanding jumlah kendaraan pada 2006 yang mencapai 7,9 juta unit. Persentasi kenaikannya lebih dari sepuluh persen per tahun.

Jumlah kendaraan pribadi mencapai 98 persen dari total kendaraan di Jakarta. Jalanan pun menjadi daerah okupasi kendaraan pribadi. Panjang jalan di Jakarta mencapai 7.650 kilometer dengan luas 40,1 kilometer persegi atau 6,2 persen dari luas wilayah Jakarta. Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan luas jalan yang hanya 0,01 persen per tahun.

Permasalahan kemacetan sudah lama menjadi pusat perhatian para politisi Kebon Sirih. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Aliman A'at, mengatakan, BLU Transjakarta masih belum optimal menjalankan manajemen transportasi busway. "Untuk mengurangi kemacetan, saya lebih cenderung untuk mengurangi jumlah kendaraan," katanya. Kendaraan tua dan tidak layak digunakan harus dilarang berada di jalan.

"Kondisi kendaraan tersebut bisa diketahui dengan proses kir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan," kata Aliman. Artinya, kendaraan yang dilarang berada di jalan hanya kendaraan yang kondisi mesin sudah tidak bagus. Dengan langkah tersebut diharapkan pemilik kendaraan bisa beralih menggunakan kendaraan umum.

Edie menambahkan, beroperasinya bus Transjakarta merupakan kemajuan signifikan bagi penanganan kemacetan di Jakarta. Namun, hal itu tidak membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. "Artinya, pelayanan dan fasilitas bus Transjakarta itu masih kurang optimal," ujar Edie yang juga menjabat rektor Universitas Pancasila ini.

Sementara, Azas mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemprov untuk menangani kemacetan yang kini tidak terdengar lagi kabarnya. "Dulu ada penggembokan mobil yang parkir sembarangan, sekarang ke mana," katanya penuh tanya. Dia juga berharap Pemprov menertibkan angkutan umum, seperti mikrolet dan Metro Mini yang tidak berdisiplin dan memicu kemacetan. n ikh

Read More

Pornography bill, in my view

After long series of debates, parliament agreed to make pornography bill become regulation. I read the bill for the first time in May, 2008. Since then, I know that some of the materials will trigger a lot of controversy. Even when the bill become regulation, the controversy will still occur.

Pornography is case sensitive. Everybody has their own definitions. We need to appreciate it. But, I believe that the definitions will be not out of the line. I mean, everybody, in their heart, know exactly what pornography is about. They now clearly the difference between pornography and art.

We don't have to make definition of pornography. It useless and will pounding in our head. Otherwise, we need to build a same perception. So, why everybody never stop talking about the bill? Why the senators keep on debate until their sweat touch the ground? It is for a political reason.

The debates are about the purpose of the bill itself. The supporters of the bill said the law was needed to protect women and children against exploitation and to curb increasing immorality in Indonesian society. While the oppositions said the bill will stifle religious and artistic freedom.

The problems are bigger than that. Like I said before, it's about politic. It's about East and West war of civilization. The supporters of the bill want to stake to East culture and religion. While the others have a wide open mind, they want to accept any kind of liberalization as appear in the West.

I am brave enough to declare that I am a supporter of the bill. But, there are some term and conditions. The appearance of pornography materials is depend on where it perform and who perform it. We don't need the bill if we know how to act and protect ourself and our families from negative effect of pornography.

Now, the bill turn into a regulation. So, we don't need to debate about the ban to use bikinis at resort again.

Read More

Taking somebody else's life

Dear friends, have you ever think about law? Every mankind can do anything in this world, as long as it's not against the law. Every single step that we take was ruled by two laws, God's and ours. In my opinion, law is a symbol of a civilization which formed a difference between uncivilized and civilized people.

We have a rights that attached on our soul since we born in this world, I call it 'human rights'. Right is a moral or legal claim to get something or to behave in particular way. The essential position of law is about it function that can make sure that everybody have their own right.

Law and rights are two things that need each other. I learned a lot about law and right when I started to work as a journalist in Polda Metro Jaya. Write news about crime is my daily routine. In fact, I am still doing it until now. When I write about crime news, I learn how someone can easily broke the law in different ways.

One day, a jobless young man killed by his friend because of a silly heartbreaking reason in East Jakarta. The next day, an innocent baby found death in North Jakarta. You can imagine how people can easily taking somebody else's life. Mankind have no rights to kill each others. God gave us life. So, only God can take our life back. For a Muslim, killing other man is a biggest sin.

Unfortunately, history showed us that mankind always kill each other. Tell me how many wars that happened in this world? The result of war is a death of innocent peoples. Do you remember Crusade War? Last time I heard, Crusade War is the biggest war of all time. It is a war when Richard The Lion Heart and Salahudin Al Ayyubi fighting for Jerusalem. Billions of people were died.

Until now, murder cases always happen in all parts of the world. In fact, it happen every hours. The same thing happen in Indonesia, here in Jakarta. Almost every day I write news about one man kill the others for wrong reason. They not only kill others man, but also cutting the body parts in a way of mutilation. For the first time, I was shocked. It ruined my sense of humanity.

Since I took a duty report in Polda Metro Jaya, I wrote two cases of mutilation. In July 21th, Ferry Idham Henyansyah a.k.a Ryan murdered Heri Santoso, then mutilated the corpse of Heri Santoso in seven parts. Ryan known as a homosexual, now he is waiting for his trial. Three months later, police found 13 body parts in Mayasari Bakti bus. That is the second cases. Police is still hunting for the suspect.

I took a lessons of two mutilation cases. I learned that man no longer respect a law. A social disorder is a chronic disease in every mankind nowadays. Religion no more effective in counter all of the moral problems. The society is sick. You can't sit back and relax while watching this moral disaster happen. Dear friends, please do something!

Read More

Pemalsu BPKB dan STNK Makin Lihai

Deretan buku kecil berwarna biru tampak berderet di meja salah seorang anggota polisi yang berpakaian preman. Lembaran kertas-kertas kuning juga tertumpuk rapi di meja yang sama. Benda-benda di meja polisi itu merupakan barang bukti kejahatan pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bemotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Di antara puluhan BPKB dan STNK palsu tersebut terdapat kunci kendaraan palsu yang lebih dikenal dengan kunci letter T, plat nomor polisi (nopol) palsu, dan tang pemotong rantai. Dalam beberapa kesempatan, polisi juga memperlihatkan tersangka pemalsu BPKB dan STNK yang sedang terunduk malu menutup wajah, sementara betisnya berlubang tertembus peluru polisi.

Pemandangan itu selalu tampak dalam gelar pengungkapan kasus pemalsuan BPKB dan STNK yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selama tiga bulan terakhir, polisi telah mengungkap lima kasus pemalsuan BPKB dan STNK. Puluhan tersangka berhasil dibekuk dalam kasus-kasus tersebut.

"BPKB dan STNK palsu semakin mirip dengan yang asli," kata Kasat Kendaraan Bermotor (Ranmor) Polda Metro Jaya, AKBP Nico Afinta, beberapa waktu lalu. Hal itu menyebabkan polisi harus semakin teliti dalam membedakan surat-surat kendaraan palsu. Pasalnya, pelaku pemalsuan pun semakin lihai dalam menjalankan aksinya.

Dari beberapa kasus yang berhasil diungkap polisi, para pelaku sudah menggunakan teknologi komputer dalam memalsukan STNK dan BPKB. Alhasil, surat-surat kendaraan yang dipalsukan semakin mirip dengan yang asli. "Namun, kami tetap mengetahui perbedaan-perbedaan mendasar antara surat kendaraan palsu dan asli," kata Nico.

Layaknya manusia yang membutuhkan kartu identitas, kendaraan pun perlu surat-surat yang menunjukkan data pemilik maupun spesifikasi kendaraan. Nilai jual kendaraan akan jatuh jika tidak dilengkapi surat-surat yang menyertainya. Hal inilah yang mendorong seseorang berpikir untuk memalsukan BPKB dan STNK.

Modus kejahatan yang mereka lakukan pun beragam. Sebagian besar dari mereka membawa kabur kendaraan milik perusahaan penyewaan mobil, kemudian menjualnya dengan surat-surat kendaraan palsu. Sebagian lain dilakukan oleh sopir yang membawa lari mobil majikan, kemudian dijual kepada penadah.

"Pemalsuan BPKB dan STNK ini melibatkan sindikat antarprovinsi," kata Nico. Biasanya, lanjut Nico, pemalsuan BPKB dan STNK ini didahului oleh tindak pidana pencurian. Kendaraan hasil curian itu kemudian dijual kepada penadah setelah dilengkapi surat-surat kendaraan palsu. Sang penadah menawarkan kendaraan itu kepada masyarakat dengan harga murah.

Pertengahan September 2008 lalu, polisi menembak mati seorang anggota sindikat pencuri kendaraan bermotor roda empat karena melakukan perlawanan ketika ditangkap polisi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku berinisial Wry (35) itu dilumpuhkan polisi karena berusaha melawan polisi. Tidak lama kemudian, 15 tersangka curanmor lain berhasil ditangkap.

"Wry merupakan pelaku pemalsuan surat-surat kendaraan dan sudah enam kali keluar masuk penjara," kata Nico Afinta. Wry juga sudah berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur sejak 2004 silam. Dia ditembak mati ketika hendak bertransaksi dan melawan polisi dengan senjata api.

"Para tersangka itu ada yang bertugas sebagai pemetik, pemalsu surat, penadah, dan perantara," kata Nico tegas. Sebanyak 15 tersangka itu terbagi dalam empat kelompok, yaitu kelompok Bogor, Karawang, Jogjakarta, dan Indramayu. Mereka satu per satu ditangkap di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Setelah mencuri mobil, tersangka memalsukan surat-surat kelengkapan kendaraan dan menjual dengan harga murah ke provinsi lain," kata Nico. Dalam menjalankan aksinya, lanjut Nico, para tersangka menggunakan kunci palsu. Mereka juga tidak segan-segan menggunakan bor listrik dan gunting gembok untuk memperlancar aksinya.

Aksi para pelaku pemalsu surat-surat kendaraan ini membuat masyarakat mendapat getahnya. Tidak jarang, seseorang mendapati BPKB atau STNK palsu usai bertransaksi bertransaksi mobil bekas. Kejadian itu menimpa Bambang Hadisuwarsa yang tertipu karena menerima BPKB palsu ketika jual beli mobil.

Kejadian itu berawal ketika Bambang membeli satu unit mobil Toyota Kijang Innova B 8513 VL dari seseorang bernama Budiman pada Senin (22/9) silam. Transaksi tersebut dilakukan di Plaza Computer Pinangsia. Bambang bertemu Budiman untuk serah terima BPKB dan STNK. "Ada keganjilan pada surat-surat kendaraannya," kata Bambang ketika melapor ke Polda Metro Jaya, Selasa (7/10).

Nico menyarankan agar masyarakat lebih teliti dan bisa membedakan surat-surat kendaraan palsu. Dia pun bersedia membeberkan ciri-ciri BPKB dan STNK palsu. "STNK palsu memilik keganjilan dalam bagian cap dan tanda tangan," kata Nico. Sedangkan, BPKB palsu dapat diketahui dengan memperhatikan bagian hologramnya.

Nico menyarankan agar masyarakat yang hendak jual beli mobil agar memeriksa dahulu surat-surat kendaraannya. "Cek dahulu nomor polisinya ke Direktorat Lalu Lintas," katanya. Masyarakat bisa mengecek keaslian data-data BPKB dan STNK di situs Traffic Managemet Center (TMC) Polda Metro Jaya atau mengirimkan nopol ke layanan pesan singkat polisi di nomor 1717.

Siapa mau mencoba?

Read More

Ketika Pelaku Mutilasi Mencari Inspirasi

Alkisah, seorang detektif veteran yang pernah bertugas di kepolisian New York, Lincoln Ryhme, kembali harus menangani kasus pembunuhan rumit setelah polisi setempat menerima banyak laporan pembunuhan. Dia mendapat petunjuk bahwa kasus-kasus pembunuhan yang ada di wilayahnya itu dilakukan oleh pelaku yang sama.

Berbekal pengalaman sebagai penulis buku, Rhyme memiliki bukti kuat bahwa modus pelaku pembunuhan itu sangat mirip dengan cerita kriminal yang dari sebuah novel. Lokasi pembunuhan korban-korbannya sangat identik dengan cerita yang ada dalam novel tersebut. Kasus itu pun terungkap setelah polisi mengetahui lokasi yang akan digunakan pelaku untuk membunuh korban berikutnya.

Cerita tersebut tertuang dalam film bertajuk The Bone Collector. Lincoln Ryhme diperankan oleh aktor kulit hitam kawakan Denzel Washington. Film yang dirilis beberapa tahun lalu itu menceritakan tentang seorang pembunuh berantai yang melakukan aksinya setelah terinspirasi oleh sebuah novel yang juga bertajuk The Bone Collector.

"Peristiwa itu dinamakan efek peniruan atau imitation effect," kata Erlangga Masdiana, ahli kriminal dari Universitas Indonesia (UI), ketika dihubungi Republika, Kamis (9/10). Efek serupa juga diduga terjadi pada kasus-kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Erlangga meyakini, pelaku mutilasi meniru pelaku mutilasi lain dalam menjalankan aksinya.

"Seorang pelaku mutilasi bisa terinspirasi oleh kasus-kasus mutilasi yang terjadi sebelumnya," kata Erlangga. Kasus-kasus mutilasi, lanjutnya, mulai muncul ke permukaan mulai 1990-an. Pemberitaan media massa terhadap kasus-kasus mutilasi itu membuka mata masyarakat bahwa kasus mutilasi bisa terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia.

Seiring dengan munculnya kebebasan pers, pemberitaan terhadap kasus-kasus mutilasi pun semakin gencar. "Media massa terlalu detail dalam memberitakan kasus-kasus mutilasi," kata Erlangga. Bahkan, lanjutnya, televisi menayangkan dengan lengkap reka ulang yang dilakukan oleh seorang pelaku mutilasi ketika memotong-motong tubuh korbannya.

"Hal itu bisa memberikan inspirasi kepada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dengan cara-cara yang sama," kata Erlangga. Dari pemberitaan media massa itulah seorang pelaku mutilasi meniru pelaku mutilasi lain yang pernah menjalankan aksi serupa. Bahkan, pelaku mutilasi itu bisa menghilangkan jejak setelah belajar dari kesalahan yang dibuat oleh pelaku mutilasi sebelumnya.

Dua kasus mutilasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini setidaknya membuktikan hipotesis yang diungkapkan Erlangga. Dua hari menjelang Idul Fitri, warga Ibukota kembali dikejutkan dengan temuan potongan mayat yang ditemukan di dalam bus Mayasari Bakti P64 jurusan Pulogadung-Kalideres yang terparkir di Jl Raya Bekasi kilometer 18, Cakung, Jakarta Timur.

Petang itu, Senin (29/9), Ayung Bulkini Sidik, kondektur bus Mayasari Bakti P64 menemukan dua kantong plastik merah yang terselip di deretan tempat duduk. Mata Ayung terbelalak setelah mengetahui ada 13 potongan tubuh manusia dalam dua kantong plastik merah tersebut. Polisi pun langsung turun tangan menyelidiki kasus itu.

Ironisnya, polisi masih belum tuntas menangani kasus mutilasi dengan tersangka Ferry Idham Henyansyah alias Ryan yang dimulai sejak awal Juli 2008 lalu. "Pelaku mutilasi di Cakung itu diduga terinspirasi oleh kasus mutilasi sebelumnya, seperti kasus mutilasi dengan tersangka Ryan itu," ujar Erlangga. Pelaku tidak terinsprasi oleh cerita novel seperti dalam film The Bone Collector, namun diduga mendapat ilham dari pemberitaan media massa tentang kasus mutilasi sebelumnya.

Mutilasi bak sebuah tren kejahatan yang sedang naik daun. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, kasus mutilasi Cakung merupakan kasus mutilasi ke delapan sejak awal 2007 lalu. Dari delapan kasus tersebut, polisi hanya mampu menuntaskan dua kasus saja. Kasus lainnya masih diliputi awan gelap.

Entah kebetulan atau tidak, namun sebagian besar lokasi penemuan korban mutilasi berada di Bekasi dan Jakarta Timur. Hanya ada dua kasus mutilasi yang lokasi penemuannya berada di luar dua wilayah tersebut. Kompleksitas kasus-kasus mutilasi membuat sebagian besar kasus mutilasi tidak ditangani polsek atau polres lagi, namun langsung diambil alih Polda Metro Jaya.

"Banyaknya kasus mutilasi yang tidak terungkap disebabkan oleh minimnya petunjuk yang ditinggalkan pelaku maupun korban," kata Erlangga. Dua kasus mutilasi yang berhasil diungkap polisi dalam dua tahun terakhir ini adalah kasus mutilasi di Hotel Bulan Mas, Jakarta Utara dengan tersangka Zaky Afrizal dan mutilasi di Apartemen Margonda Residence, Depok dengan tersangka Ryan.

"Informasi dari masyarakat memegang peranan penting dalam pengungkapan kasus mutilasi," kata Erlangga. Dia memberi contoh, ciri-ciri korban perlu disebarluaskan kepada masyarakat agar polisi mendapat informasi mengenai identitas korban. Informasi tersebut menjadi titik awal untuk mengungkap kasus-kasus mutilasi.

Korban kasus mutilasi Cakung tidak meninggalkan banyak petunjuk bagi polisi. Bagian tubuh yang menunjukkan identitas korban hanyalah tato kepala macan di lengan kanan korban. "Bagian tubuh lainnya banyak yang dihilangkan oleh pelaku," kata ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), dr Mun'im Idris, kemarin (Kamis, 9/10).

Dia menambahkan, mutilasi dilakukan oleh seseorang dengan dua alasan, yaitu untuk menghilangkan jejak atau dilatarbelakangi oleh adanya kelainan seksual. Dalam kasus mutilasi Cakung, Mun'im lebih condong pada alasan kedua. Hal itu ditandai dengan cara pelaku menyayat korban dan barang bukti potongan tubuh hasil kejahatan pelaku.

Tim forensik baru saja memberikan hasil tes golongan darah korban kepada polisi. "Tadi pagi (Kamis, 9/10) hasilnya sudah diserahkan secara resmi kepada polisi," kata Mun'im. Dia enggan menyebutkan golongan darah korban karena itu merupakan kewenangan polisi. Tes Deoxribo Nucleic Acid (DNA) belum dilakukan karena polisi tidak polisi belum memiliki pembanding.

Hingga kemarin (Kamis, 9/10), baru ada dua keluarga yang mengaku memiliki kerabat dengan ciri-ciri fisik korban yang diumumkan polisi. Salah satunya adalah keluarga Hasan Basri yang tinggal di Bekasi, namun polisi belum bisa memastikan kebenarannya karena harus mengumpulkan bukti-bukti pendukung lain.

Sempat beredar kabar bahwa pelaku mutilasi adalah seorang perempuan yang membawa kantong plastik merah ke bus Mayasari Bakti P64. Seorang kernet sempat melihat ciri-ciri sang perempuan misterius itu, yaitu berambut pendek lurus, ukuran hidung, dan ukuran mata sedang. Polisi langsung membuat sketsa wajah sesuai deskripsi saksi, namun sketsa tersebut belum disebarluaskan.

Selain data golongan darah, polisi sudah mengantongi ciri-ciri fisik korban. "Tinggi badannya sekitar 170 centimeter, memiliki ukuran sepatu nomor 40 ke atas, dan lelaki dewasa yang sudah disunat," kata Kasat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya, AKBP Fadhil Imran. Korban juga memiliki kebiasaan melakukan perawatan kesehatan tubuh.

Harapan terakhir polisi untuk mengungkap identitas korban adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi. "Masyarakat yang sempat menumpang bus yang sama dengan lokasi penemuan mayat pada Senin (29/9) petang diharap bisa memberikan informasi kepada polisi," kata Fadhil. Identitas korban sangat menentukan keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus mutilasi ini. n c54

Read More

Mengungkap Bisnis Jual Beli Nopol Cantik

Bagi sebagian orang, angka dan huruf memiliki makna tersendiri. Ada yang menganggapnya memiliki nilai keberuntungan atau hoki, ada pula yang menganggapnya sebagai penunjuk identitas. Dengan alasan tersebut, seseorang bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan angka dan huruf yang diinginkannya.

Tengok saja nomor-nomor ponsel yang dijual secara eksklusif di tempat-tempat penjualan perlengkapan ponsel di kawasan Glodok dan Roxy Mas. Nomor ponsel dengan angka berderet dan berurutan dapat berharga ratusan ribu rupiah. Harga selangit juga diberlakukan pada nomor ponsel yang berakhiran tahun kelahiran, seperti 1975 atau 1990.

Angka-angka tertentu dianggap mampu memberikan keberuntungan kepada pemiliknya. Sebagai contoh, angka delapan dipercaya dapat mendatangkan rejeki bagi seseorang. Angka-angka lain juga memiliki 'khasiat' tidak kalah hebat yang dipercaya oleh sebagian orang.

Nomor dan huruf yang dianggap memiliki keberuntungan tidak hanya terdapat dalam nomor ponsel, namun bisa saja tertempel di tembok rumah sebagai nomor rumah untuk menunjukkan alamat. Kini, banyak masyarakat yang memburu nomor-nomor cantik di nomor polisi (nopol) kendaraan.

Masyarakat menengah ke atas pemilik mobil mewah merasa seolah tidak lengkap jika mobilnya tidak memiliki nopol cantik. Selain memburu nomor dan huruf yang memiliki nilai keberuntungan, masyarakat juga menginginkan kombinasi nopol yang bisa dibaca. Permintaan terhadap nopol cantik pun menjadi bertambah.

Sebut saja namanya Agus (44 tahun), warga Jakarta Selatan. Dia berada di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Selatan di Mapolda Metro Jaya untuk mencari informasi pemesanan nopol cantik. "Ingin tahu saja apakah saya bisa memesan nopol dengan kombinasi huruf tertentu," kata Agus belum lama ini. Agus berani mengeluarkan uang dalam jumlah banyak jika bisa mendapatkan nopol sesuai keinginannya.

Seorang pedagang minuman ringan yang diduga berprofesi sebagai calo mengatakan bahwa sejak lama sudah banyak masyarakat yang menanyakan pemesanan nopol cantik. "Jumlahnya bertambah setelah polisi memberlakukan nopol mobil dengan kombinasi tiga huruf dibelakangnya," kata pedagang yang enggan menyebutkan namanya itu.

Biasanya, masyarakat yang menginginkan nopol cantik itu dia arahkan agar masuk ke gedung Samsat dan menuju loket khusus yang mengurus pemesanan nopol cantik. Namun, di dalam gedung Samsat tidak ada loket yang dimaksud oleh pedagang tersebut. Samsat hanya memiliki loket untuk pengurusan pembuatan atau perpanjangan STNK, mutasi kendaraan, dan balik nama kendaraan.

Sejak awal September 2008, Polda Metro Jaya mulai memberlakukan kombinasi tiga huruf dibelakang nopol kendaraan roda empat. Hal tersebut dilakukan karena jumlah mobil terus bertambah dan sudah tidak bisa lagi menggunakan kombinasi dua huruf. Polisi tidak akan mengeluarkan lagi kombinasi nopol mobil seperti B XXXX AB, namun kombinasi nopol akan berubah menjadi seperti B XXXX ABC.

Kombinasi nopol mobil seperti itu dapat membuat masyarakat tertarik untuk memesan nopol yang diinginkan, apalagi jika kini ada tiga huruf yang tertera di nopol mobil terbaru. Sesuai dengan mekanisme pasar, permintaan yang meningkat terhadap nopol-nopol cantik, maka harga nopol-nopol cantik pun bisa menjulang tinggi.

Berdasarkan infomasi yang dihimpun Republika, nopol-nopol cantik dan dianggap memiliki nilai keberuntungan bisa bernilai hingga jutaan rupiah. Nilai jual sebesar itu menciptakan sebuah bisnis tersendiri bagi sebagian orang. Jual beli nopol cantik pun terjadi di kalangan masyarakat yang memang membutuhkan.

Bahkan, nopol-nopol cantik kini mulai diperdagangkan di dunia maya. Sebuah situs internet secara terang-terangan menawarkan nopol B 888 WO dengan harga Rp 17 juta. Masyarakat yang berminat terhadap kombinasi nopol itu bisa melakukan penawaran harga secara on-line atau bertransaksi dengan pemilik nopol tersebut.

Sementara, Kepala Seksi STNK Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Indra Jafar, mengatakan, pihaknya tidak menampik adanya jual beli nopol di kalangan masyarakat. "Namun, jual beli tidak melibatkan pihak kepolisian," kata Indra, Senin (6/10). Biasanya, lanjut Indra, jual beli dilakukan di kalangan masyarakat sendiri.

Indra membantah jika di Samsat ada loket yang khusus mengurus pemesanan nopol cantik. "Tidak ada bentuk pelayanan seperti itu," katanya. Nopol diberika oleh polisi kepada masyarakat sesuai dengan urutan. Jika ada masyarakat yang mendapatkan nomor yang dianggap cantik, hal itu merupakan suatu kebetulan belaka.

Mengenai praktik jual beli nopol yang dilakukan masyarakat, Indra menjelaskan, masyarakat yang memiliki nopol cantik menjual nopol yang dimilikinya dengan menawarkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. "Jika ada yang berminat, baru dilakukan transaksi," kata Indra. Pergantian kepemilikan nopol cantik itu diakhiri dengan pengurusan balik nama STNK.

Namun, polisi menganggap pergantian kepemilikan nopol cantik itu sebagai pengurusan balik nama STNK biasa. "Kita tidak tahu menahu jika ada proses jual beli nopol di antara masyarakat sebelum melakukan pengurusan balik nama STNK," kata Indra. Meski demikian, dia tidak menampik jika nopol-nopol tertentu bisa berharga puluhan juta rupiah di kalangan masyarakat. n c54

Read More

Ketika Markas Polisi Bersaing dengan Bank

Mudik telah menjadi rutinitas tahunan kaum urban yang tinggal di Jakarta. Seperti halnya kota-kota besar lain, Jakarta dihuni oleh masyarakat dengan kultur beragam dan latar belakang bermacam-macam pula. Idul Fitri akan menjadi momen tepat bagi mereka untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing.

Pemudik tentu tidak akan membawa semua barang berharga miliknya ke kampung halaman. Berbagai macam surat berharga dan dokumen-dokumen penting lainnya terpaksa harus ditinggal di Jakarta. Pemudik yang menggunakan moda transportasi umum juga akan meninggalkan kendaraannya di dalam rumah.

Barang yang ditinggalkan pemudik itu memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan. Rumah kosong yang ditinggalkan pemudik teramat menggiurkan bagi para perampok spesialis rumah-rumah kosong. Kekhawatiran pun hinggap di benak setiap pemudik.

"Khawatir juga meninggalkan rumah dalam kondisi kosong," ujar Adhitya Nugraha (28 tahun), seorang eksekutif muda yang tinggal di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Meski tinggal di perumahan dengan sistem keamanan super ketat, dia masih ragu meninggalkan barang-barang berharga miliknya tanpa pengawasan.

"Lebaran nanti, saya dan keluarga akan ke rumah mertua di Duri, Provinsi Riau selama satu pekan," ujar pria yang akrab disapa dengan nama Adiet itu. Dia pun memilih untuk menitipkan sejumlah dokumen dan barang berharga miliknya di save deposit salah satu bank ternama. Dia yakin bank merupakan tempat teraman untuk menyimpan barang miliknya.

Namun, tidak semua barang bisa dititipkan di bank. Adiet terpaksa menitipkan mobil Toyota Azanva kesayangannya di Bandung, tempat rumah orangtuanya berada. "Saya ke Riau menggunakan pesawat, jadi mobil dititipkan di rumah orang tua," ujar Adiet yang bekerja di sebuah perusahaan energi di Jakarta. Dengan langkah itu, dia lebih tenang meninggalkan rumah.

Adiet sebenarnya tidak perlu repot menitipkan barang berharga di bank mapun di rumah orang tua. Pasalnya, markas polisi pun bisa menjadi tempat alternatif menitipkan barang-barang berharga, termasuk kendaraan. Namun sayang, tidak banyak warga Ibukota yang tahu tentang pelayanan polisi macam itu.

Berdasarkan data Departemen Perhubungan RI, angka pemudik lebaran 2008 naik 7,7 persen atau 18,2 juta orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16,9 juta orang. Jumlah tersebut merata untuk semua jenis angkutan. Organda DKI Jakarta menyiapkan 6.066 bus untuk mengangkut 856.775 pemudik yang meninggalkan Jakarta.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat bisa menitipkan barang-barang berharga kepada polisi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulkarnain, Ahad (21/9). Dia mempersilakan masyarakat untuk menghubungi polsek setempat dalam menitipkan barang-barang berharga. Hal itu, lanjutnya, merupakan bentuk pelayanan polisi kepada masyarakat.

Ketika ditanya jenis barang berharga yang bisa dititipkan kepada polisi, Zulkarnain menjelaskan, apa pun barangnya bisa dititipkan, kecuali uang. "Dokumen-dokumen penting, seperti surat-surat kendaraan bermotor, bisa dititipkan," katanya. Jika kondisinya memungkinkan, lanjutnya, masyarakat bisa menitipkan kendaraan kepada polisi.

Zulkarnain menambahkan, pihaknya sama sekali tidak memungut biaya kepada masyarakat yang hendak menitipkan barangnya. "Itu kan bentuk pelayanan polisi kepada masyarakat, jadi tidak ada yang namanya pungutan," katanya. Dengan kata lain, masyarakat dapat menitipkan barang-barang berharga kepada polisi tanpa perlu merogoh saku.

Polisi pun 'menawarkan' fasilitas lain yang cukup menggiurkan, yakni prosedur penitipan yang tidak rumit. "Tidak perlu syarat-syarat khusus atau prosedur-prosedur yang panjang," kata Zulkarnain. Masyarakat, lanjutnya, hanya perlu membawa identitas saja dan berkoordinasi dengan polsek setempat terkait lamanya penitipan.

Zulkarnain tidak menyebutkan kapan masyarakat sudah mulai bisa menitipkan barangnya kepada polisi. Sementara, Kapolsek Penjaringan, Kompol Asep Adisaputra, mengaku belum mendapat instruksi kapan pelayanan penitipan barang masyarakat bisa dimulai. "Sampai saat ini belum ada instruksi, namun kalau sudah ada kepastian pasti masyarakat akan dikabari," ujar Asep, kemarin (Ahad, 21/9).

Nampaknya, rencana polisi dalam melayani penitipan barang dari masyarakat ini belum terkoordinasi dengan baik. Kapolres Jakarta Utara, Kombes M Rum Murkal, justru lebih memilih untuk meningkatkan kamtibmas di lingkungan masyarakat. "Terlalu berlebihan jika kita menerima penitipan barang-barang milik orang kaya, kecuali kalau masyarakat tidak mampu, tentu akan kami bantu," kata Rum. n c54

Read More

Bahaya Mengintai di Balik Aspal

Permasalahan lalu lintas di Jakarta tidak hanya berupa kemacetan saja. Selain menghadapi persoalan buruknya kondisi jalan, kini pengendara juga diresahkan oleh banyaknya tebaran paku dan bahan logam lain yang bisa menyebabkan ban kendaraan pecah. Keadaan itu sangat mengganggu pengguna jalan ketika berkendara.
"Saya sudah dua kali terkena ranjau paku," kata M Bachtiar Nur (25 tahun), seorang pengendara sepeda motor menceritakan pengalamannya. Dia terkena ranjau paku dua kali di lokasi yang hampir sama, yaitu di terowongan Semanggi dan Jl Gatot Subroto depan gedung DPR/MPR, Jakarta Selatan. Ban belakang sepeda motor Bachtiar pecah karena melindas paku yang ditebarkan orang yang tidak bertanggung jawab.
Dia mengaku telah mengetahui tentang banyaknya ranjau paku yang ada di jalanan. "Namun, sangat sulit untuk menghindari paku-paku tersebut," katanya lirih. Paku-paku berukuran tiga hingga lima centimeter yang ada di jalanan itu tidak bisa terlihat dengan kasat mata oleh pengendara sepeda motor, apalagi pada malam hari.
Bachtiar terpaksa harus mendorong sepeda motor di tengah kegelapan malam setelah mengetahui ban belakangnya bocor. "Anehnya, tidak jauh dari lokasi tebaran paku itu terdapat beberapa tukang tambal ban," kata pria lajang ini. Dia pun mencurigai tukang tambal itu sebagai pelaku penebar paku. Namun, tidak ada bukti yang mendukung kecurigaan Bachtiar itu.
Ketika ban belakang sedang dibongkar, tampaklah sebuah paku berukuran lima centimeter tertancap hingga ban dalam. "Paku tersebut masih baru dan belum berkarat, sepertinya sengaja dibeli untuk ditebar dijalan," katanya. Paku itu, lanjut Bachtiar, membuat ban dalam sobek, sehingga tidak bisa ditambal. Bachtiar pun terpaksa harus merogoh saku untuk membeli ban dalam seharga Rp 30.000.
Ranjau paku tidak memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Bahkan, kendaraan roda empat pun bisa menjadi sasaran empuk paku-paku tajam itu. Peristiwa tersebut dialami oleh Fajar Maulana (30), seorang tenaga pemasaran di sebuah perusahaan asuransi. "Ada dua paku menancap di ban kanan depan," kata Fajar.
Beruntung, Fajar menggunakan ban jenis tubeless, sehingga paku yang tertancap tidak menyebabkan ban bocor seketika. "Saya mengetahui ada paku tertancap di ban setelah tiba di rumah," katanya mengeluh. Dia menduga 'oleh-oleh' itu didapatnya ketika sedang melaju di Jl Panjang, Jakarta Barat.
Fajar menambahkan, paku yang tertancap di ban mobilnya itu adalah paku payung berukuran besar dengan panjang lima centimeter. "Selain itu, ada juga kawat berkarat dengan panjang tujuh centimeter yang ikut tertancap," katanya. Fajar pun kini merasa tidak aman ketika mengendarai mobilnya di atas hamparan aspal jalan Ibukota.
Modus kejahatan jenis baru ini mulai mengancam kenyamanan pengendara. Pasalnya, sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi ranjau paku ini tersebar hampir di setiap sudut kota, khususnya jalan-jalan protokol. Dugaan pelaku penebar paku ini pun tertuju pada batang hidung pemilik usaha tambal ban yang kini kian menjamur.
Demi untuk menambah konsumen dan pendapatan, pemilik usaha tambal ban diduga menjalankan praktik tidak fair dengan menebarkan paku di jalanan. Sayangnya, sangat sulit untuk membuktikan kebenaran tuduhan-tubuhan miring itu. Toh, tidak semua pemilik usaha tambal ban bekerja dengan cara tidak halal dengan menebarkan paku.
"Tidak berani aku berbuat seperti itu," kata Haposan (48), seorang tukang tambal ban di bawah halte Busway Polda Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Dia mengaku tahu akan banyak paku-paku yang ada di jalanan, namun dia juga tidak mengetahui pasti siapa orang yang menebarkan paku itu. Haposan tidak menampik jika banyaknya korban ranjau paku dapat menambah pendapatannya.
"Paling sedikit ada sepuluh sepeda motor yang minta ditambal dalam sehari," kata Haposan. Dia mematok tarif sebesar Rp 5.000 untuk tambal ban dan Rp 20.000-30.000 untuk mengganti ban dalam. Haposan rata-rata membawa pulang uang Rp 70.000 dalam satu hari yang digunakan untuk menghidupi istri dan dua orang anaknya.
Petugas kepolisian tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya ranjau paku di jalanan. "Sudah banyak pengguna jalan yang melapor kepada kami tentang keberadaan ranjau paku," kata Koordinator Traffic Management Center (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Sambodo Yudho Purnomo, kepada Republika belum lama ini.
Laporan masyarakat itu pun ditanggapi dengan langkah positif oleh polisi. "Kami sudah sering melakukan penyisiran paku di sejumlah ruas jalan protokol," kata Sambodo. Penyisiran itu dilakukan dengan menggunakan magnet besar berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 20 cm. Magnet itu cukup ampuh dalam membersihkan jalan dari tebaran paku.
Sambodo mengakui bahwa ranjau paku di jalanan dapat mengganggu kenyamanan pengendara. "Bahkan, sepeda motor patroli yang dibawa polisi pun pernah menjadi korban ranjau paku itu," katanya. Dia menambahkan, tidak hanya paku yang bisa menyebabkan ban pecah, namun sejumlah benda logam lain pun bisa akibat serupa.
"Dalam operasi penyisiran ranjau paku selama semalam, kami bisa mendapat satu kilogram paku," kata Sambodo. Hasil 'panen' polisi itu terdiri dari paku berbagai jenis dan logam-logam kecil lainnya. Sebagian di antaranya tampak seperti paku-paku baru yang sengaja dibeli untuk ditebar di jalan. Logam-logam itu mengintai ribuan pengendara yang melaju di jalan.
Sebanyak tiga hingga lima orang polisi lalu lintas dikerahkan dalam operasi penyisiran ranjau paku. Magnet dibawa oleh polisi dengan menggunakan sepeda motor atau disisir secara manual dengan cara berjalan membawa magnet sambil mencari paku-paku yang terlihat secara kasat mata. Operasi penyisiran itu biasanya dilakukan pada malam hari.
Operasi penyisiran ranjau paku yang terakhir kali digelar Ditlantas Polda Metro Jaya dilaksanakan pada Senin (4/8) silam. Jl Jenderal Sudirman dari Semanggi hingga Blok M disisir menggunakan magnet sejak tengah malam hingga dini hari. "Daerah tersebut paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sebagai lokasi ranjau paku," kata Sambodo.
Ketika ditanya upaya polisi dalam menangkap pelaku penebar paku itu, Sambodo mengakui bahwa hal itu cukup sulit. "Biasanya ditebarkan pada malam hari," katanya. Dia mensinyalir penebaran paku ini dilakukan oleh beberapa orang secara terorganisir. Sambodo berjanji pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap sejumlah ruas jalan pada malam hari.
"Jika ada yang ketahuan menebarkan paku pada malam hari tentu akan langsung kita tangkap," katanya. Sambodo tidak mau terburu-buru menyalahkan para pemilik usaha tambal ban sebagai pelaku penebar paku ini. Pasalnya, harus ada bukti terlebih dahulu sebelum menentukan pelaku penebar paku tersebut.
Upaya efektif polisi baru sebatas melakukan operasi penyisiran paku di jalan. Sambodo pun berharap kepada pengguna jalan agar berhati-hati ketika melewati ruas jalan yang rawan tebaran paku. "TMC memiliki data ruas-ruas jalan yang rawan itu," katanya. Sambodo juga mengharap peran aktif pengendara untuk melapor ke polisi dan memberi tahu lokasi lain yang dinilai rawan. n c54

Read More

Ranjau Paku Picu Kejahatan Jalanan

"Saya khawatir menjadi korban penodongan ketika sedang mendorong motor dalam kondisi ban bocor," kata Bachtiar. Dia memang agak kesal ketika harus mengganti ban dalam sepeda motornya dengan harga Rp 30.000 akibat terkena ranjau paku. Namun, Bachtiar lebih khawatir lagi menjadi korban kejahatan jalanan street crime ketika menjadi korban ranjau paku pada malam hari.
Kekhawatiran Bachtiar memang cukup beralasan. Pasalnya, sebagian besar korban ranjau paku ini bertumbangan pada malam hari. Beberapa pengendara bisa terkena ranjau paku pada tengah malam ketika arus lalu lintas sudah lengang. Ketika itulah kejahatan jalanan bisa menimpa para korban ranjau paku itu.
"Siapa tahu ada yang sudah mengintai saya ketika sedang mendorong motor," kata Bachtiar penuh tanya. Uang dan barang-barang berharga yang dibawa Bachtiar pun bisa saja raib jika ada orang-orang yang melakukan penodongan. Kondisi lalu lintas yang lengang sangat mendukung terjadinya pencurian dengan kekerasan. Pasalnya, tidak akan banyak orang yang menyaksikan tindak kejahatan itu.
Sedangkan, Fajar kembali teringat dengan modus lempar telur yang beberapa waktu lalu sering menimpa pengendara mobil. Pengendara sepeda motor dari arah berlawanan melempar telur ke bagian kaca mobil. Hal itu membuat pengendara mobil menjalankan wipper, namun langkah itu justru membuat cairan telur mengotori seluruh bagian kaca depan kendaraan.
Pengendara terpaksa harus menepi dan turun dari mobil untuk membersihkan cairan telur yang mengotori kaca dengan lap. Ketika pengendara mobil sedang membersihkan kaca, pengendara sepeda motor yang menjadi pelaku pelemparan telur berbalik arah dan mendatangi mobil. Aksi penodongan pun dimulai. Barang berharga di dalam mobil raib oleh perampok dengan modus lempar telur itu.
"Hal yang sama bisa saja terjadi pada korban ranjau paku," kata Fajar. Dia justru tidak mencurigai pemilik usaha tambal ban sebagai pelaku penebar paku, justru dia menduga komplotan perampok yang menjadi pelakunya. Komplotan tersebut menebar paku dan menunggu korbannya berjatuhan, kemudian komplotan itu mendatangi korban dan mengambil barang berharga.
Fajar pun kini tidak berani lagi membawa barang-barang berharga di dalam mobil. "Hindari lokasi rawan ranjau paku, jangan bawa barang berharga, dan usahakan tidak berkendara hingga larut malam," katanya memberi saran pada pengendara lain. Perampokan bisa menimpa siapa pun ketika berada di jalanan.
Sambodo membenarkan jika ranjau paku bisa memicu kejahatan lain, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. "Hal itu sangat mungkin terjadi pada korban ranjau paku," katanya. Pelaku biasanya lebih dari satu orang dan menggunakan sepeda motor agar lebih cepat untuk melarikan diri.
Operasi penyisiran ranjau paku, lanjutnya, diharapkan dapat meminimalisir dampak-dampak negatif lain yang dapat menimpa korban ranjau paku. "Patroli polisi lalu lintas juga akan ditingkatkan untuk mencegah kejahatan jalanan itu," kata Sambodo. Dia berjanji akan menindak pelaku penebar ranjau paku dan perampokan jalanan dengan modus menebarkan paku.
Puluhan kilogram paku yang diperoleh polisi di berbagai ruas jalan dijadikan barang bukti tindak kejahatan. "Barang bukti sudah ada, tinggal menangkap pelakunya," kata Sambodo. Masyarakat dapat langsung melapor kepada polisi jika menjadi korban ranjau paku atau melihat pelaku penebar ranjau paku menjalankan aksinya. TMC bisa dihubungi masyarakat di nomor telepon (021) 527 6001 atau SMS 1717. n c54

Read More

Ketegangan dari Cawang Hingga Mampang

Kepadatan arus lalu lintas di tol dalam kota menjadi rutinitas harian petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya. Hal tersebut dialami oleh semua petugas PJR, dari petugas lapangan hingga kepala satuan (kasat). Tol dalam kota seolah menjadi lokasi kerja para petugas PJR.

Kasat PJR Polda Metro Jaya, AKBP Kanton Pinem, tidak memiliki firasat apapun ketika melakukan patroli di ruas tol Cawang-Grogol pada Selasa (5/8) pukul 08.00 WIB. Bersama satu orang anggotanya, Kanton menyusuri setiap sudut jalan tol sejak matahari mulai menampakkan sinarnya. Mereka tidak segan-segan menindak setiap pengendara mobil yang melanggar peraturan.

Buktinya, Kanton langsung mengejar sebuah mobil Nissan X-Trail yang kepergok melintasi bahu jalan tol. Bahu jalan merupakan wilayah yang haram dilalui pengguna jalan tol, kecuali dalam keadaan darurat. Kanton berhasil menghentikan mobil yang dimangsanya di ruas tol Cawang.

"Saya langsung tanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan," kata Kanton ketika menghampiri pengemudi mobil yang tergolong nekad itu. Raut muka sang pengemudi itu tampak aneh di mata Kanton. Sang pengemudi pucat karena sedang membawa istrinya yang tengah hamil tua.

"Istri saya mau melahirkan, pak. Sekarang sedang menuju Rumah Sakit (RS)," kata Kanton menirukan pengemudi mobil yang ada di hadapannya itu. Di kursi belakang tampak seorang wanita bermandikan keringat dengan perut membuncit. Wanita bernama Marsya itu sedang memegangi perutnya sambil menahan rasa sakit.

Seolah lupa dengan pelanggaran yang dilakukan suami Marsya, Kanton langsung memutuskan untuk melakukan pengawalan terhadap pasangan suami istri itu. Pengawalan yang biasanya diperoleh oleh orang-orang penting tersebut dirasakan pula oleh Marsya dan suaminya. "Saya kawal ke RS terdekat," kata Kanton.

Dia pun bergegas menuju mobil patroli untuk mengawal Nissan X-Trail di belakangya. Raungan Sirene dan kilauan lampu cukup ampuh membuat kemacetan di ruas tol Cawang-Grogol sedikit terurai. "Saya keluar di pintu tol Mampang Prapatan," kata Kanton.

Kemacetan semakin parah ketika 'rombongan' yang membawa ibu hamil itu keluar pintu tol. Jl Gatot Subroto sedang dalam puncak kemacetan karena berada pada jam kerja ketika warga Jakarta hendak pergi ke tempat kerja. "RS terdekat adalah RS Medistra," kata Kanton. 'Rombongan' pun berputar arah menuju RS tersebut.

Mobil patroli yang mengawal Marsya memang cukup bertuah. "Dari Cawang hingga RS Medistra hanya 20 menit," kata Kanton. Petugas keamanan RS Medistra langsung berhamburan keluar ketika melihat ada mobil PJR menghampiri halaman parkir. Bukan korban kecelakaan yang keluar, melainkan seorang ibu hamil yang hendak melahirkan.

"Sebenarnya, hal itu bukan merupakan hal istimewa," kata Kanton. Dia juga sempat menolak jika pengalamannya mengawal ibu hamil itu dipublikasikan. Kanton menambahkan, pengawalan tersebut sudah merupakan tugas polisi dalam membantu masyarakat, bukan bentuk keistimewaan. Pengawalan dalam keadaan darurar memang sering dilakukan.

Marsya langsung dilarikan ke ruang persalinan di lantai tiga. Dia langsung mendapat pertolongan dokter. Dia berhasil melahirkan dengan normal pada pukul 09.00 WIB. Beberapa anggota keluarga Marsya langsung menjenguk untuk melihat kondisi si jabang bayi. "Bayinya sehat," kata seorang perawat yang enggan menyebut nama.

Namun, identitas dan keterangan dari sang suami tidak berhasil diperoleh. Pasalnya, pihak RS Medistra sangat ketat kepada pengunjung yang hendak menjenguk. "Yang boleh menjenguk hanya kerabat dan keluarga," kata Selvie, seorang petugas informasi. Dia menyarankan Republika untuk menghubungi petugas keamanan.

Indra Jaya, petugas keamanan di RS Medistra, membenarkan bahwa ada pasien ibu hamil yang dikawal menggunakan mobil patroli polisi. "Pasien langsung dibawa ke ruang persalinan," kata Indra. Dia dirawat di lantai tiga dan sedang ditemani oleh keluarganya. Indra mengatakan, setiap pengunjung harus mendapat persetujuan keluarga pasien jika hendak masuk ruang perawatan.

"Saya minta kartu nama anda saja, nanti saya sampaikan kepada keluarga pasien," ujar Indra. Dia pun bergegas menuju lift ke lantai tiga menuju ruang perawatan Marsya. Tidak lama kemudian, Indra datang kembali dan mengatakan bahwa keluarga pasien akan menghubungi jika bersedia diwawancarai. Namun, hingga pukul 18.00 WIB tidak ada satu pun keluarga pasien yang bersedia diwawancarai. n c54

Read More

Sejumput Harapan Menjadi Taruna Akpol

Gedung Biro Personel Polda Metro Jaya tampak ramai dalam beberapa hari terakhir ini. Meja dan kursi terlihat berjajar rapi di halaman gedung. Dua papan informasi berisi tempelan poster dan kertas pengumuman berdiri kokoh di samping deretan kursi. Polisi berpakaian dinas tampak berlalu lalang, sebagian lain duduk tegap di belakang meja.
Ketika hari menjelang siang, puluhan pemuda mulai berdatangan ke tempat itu. Sebagian besar dari mereka menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Pemuda-pemuda itu menyemut di depan papan informasi. Beberapa di antaranya terlihat sedang berbincang-bincang dengan polisi.
Tidak lama kemudian mereka mengisi deretan kursi yang telah disediakan. Badannya membungkuk dan tangannya tampak asyik mengisi formulir yang diberikan polisi. Lembaran-lembaran berisi ijazah dan sertifikat mulai dikeluarkan dari dalam tas. Anak-anak muda itu sedang mengikuti pendaftaran taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun ajaran 2008.
Salah satu dari puluhan pendafatar itu adalah Bayu Septian. Pemuda lulusan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini sudah mantap menjadi taruna. “Sejak kecil saya sudah bercita-cita menjadi polisi,” ujarnya ketika disapa Republika, Kamis (29/5). Dia pun menjalani proses pendaftaran dengan saksama. Semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemuda berusia 23 tahun ini
Bayu tidak memiliki saudara atau kerabat yang berprofesi sebagai polisi. Dia mempunyai alasan tersendiri ketika memutuskan untuk mendaftar menjadi taruna Akpol. “Saya ingin menegakkan keadilan,” katanya mantap. Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan dengan menjadi anggota polisi dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Bayu menyadari saat ini polisi sedang menjadi sorotan masyarakat. Penyerbuan polisi terhadap Universitas Nasional (Unas) telah menyeret beberapa personel polisi sebagai tersangka. Namun, hal itu tidak menyurutkan niat Bayu menjadi taruna Akpol. “Justru, saya jadi ingin memperbaiki citra polisi,” katanya.
Lain halnya dengan Jainal Abidin. Pemuda jebolan Universitas Teknologi Surabaya ini hanya mencoba peruntungan. “Ikut mencoba saja, mudah-mudahan lulus,” katanya. Meski tidak pernah bercita-cita menjadi polisi, namun Jainal tetap berminat menjalani profesi sebagai pebegak hukum ini.
Dia mengetahui adanya penerimaan taruna Akpol di Polda Metro Jaya melalui teman kuliahnya dulu. Sayangnya, ada persyaratan yang belum dimiliki Jainal. “Saya tidak punya lembar akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional,” katanya. Kondisi itu membuat Jainal harus kembali keesokan harinya.
Sedangkan, Bayu bersama puluhan pendaftar lainnya menuju meja pemeriksaan administrasi. Ada enam meja pemeriksaan yang harus dilalui Bayu dan rekan-rekannya. Di meja pertama, polisi mengukur tinggi dan berat badan pendaftar. Tinggi badan pendaftar pria minimal 163 sentimeter, sedang wanita 160 sentimeter.
“Lima meja berikutnya merupakan pemeriksaan persyaratan administratif,” kata Iptu Sri Utami, perwira polisi yang sedang bertugas. Pendaftaran taruna Akpol ini berlangsung sejak 19 Mei hingga 23 Juni 2008. Hingga Kamis, (29/5), jumlah pendaftar yang memenuhi syarat sudah berjumlah 30 orang.
Pendaftar yang memenuhi syarat berhak mengikuti ujian tertulis. Sri menambahkan, pendaftar taruna Akpol tahun ini memang sedikit berkurang dibanding tahun sebelumnya. “Jumlah pastinya saya tidak tahu, tapi kelihatannya berkurang,” kata Sri. Pasalnya, mulai tahun ini Polri hanya menerima pendaftar berijazah sarjana untuk menjadi taruna Akpol.
Meski demikian, lanjut Sri, antusias masyarakat terhadap penerimaan taruna Akpol ini cukup besar. Sudah ada ratusan orang yang datang untuk bertanya atau mencari informasi. “Ada pendaftar lulusan S2 dan lulusan luar negeri,” kata Sri. Beberapa di antaranya harus ditolak karena disiplin ilmunya berbeda dengan yang dipersyaratkan.
Sri menambahkan, penerimaan taruna Akpol ini sama sekali tidak dipungut biaya. Dari itu terlihat dari sebuah spanduk di salah satu bagian gedung Biro Personel. Spanduk itu berisi tulisan ‘Tidak Dipungut Biaya’ dalam ukuran besar dan warna mencolok. “Semua biaya pendaftaran dan pendidikan ditanggung oleh negara,” kata Sri.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Biro Personel Polda Metro Jaya, Kombes Taufik Nurhidayat. Menurut dia, pihaknya akan menyelenggarakan pendaftaran taruna Akpol secara transparan dan akuntabel. “Jangan pernah memberikan uang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pesan Taufik kepada calon taruna dan orangtuanya.
Kelulusan dalam seleksi taruna Akpol ini, lanjutnya, ditentukan oleh kemampuan calon taruna itu sendiri. “Pemeriksaan ujian dilakukan seara komputerisasi,” kata Taufik. Selain itu, Polda juga diawasi oleh pengawas independen. Calon taruna dari Polda Metro Jaya hanya diambil 24 orang. Jumlah calon taruna dari seluruh Polda se-Indonesia berjumlah 300 orang. n c54

Read More